Rupiah Terus Melemah ke Rp 18.115 imbas Respon Negatif Pasar pada Kasus Mega Korupsi Jampidsus

• 

• Bisnis

Selasa, 14 Juli 2026 - 09:10 WIB

Jakarta, VIVA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi masih akan bergerak fluktuatif, namun ditutup melemah pada perdagangan hari ini.

Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau Jisdor BI, kurs rupiah terhadap dolar AS berada di level Rp 18.131 pada Senin, 13 Juli 2026. Posisi rupiah itu melemah 62 poin dari kurs sebelumnya di level 18.069 pada perdagangan Jumat, 10 Juli 2026.

Sementara perdagangan di pasar spot pada Selasa, 14 Juli 2026 hingga pukul 09.01 WIB rupiah ditransaksikan di Rp 18.115 per dolar AS. Posisi itu melemah 6 poin atau 0,03 persen dari posisi sebelumnya di level Rp 18.109 per dolar AS.

Pengamat ekonomi dan pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, pasar merespon negatif soal dugaan mega korupsi yang menyeret mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, serta konflik antara aparat penegak hukum yang berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap perekonomian nasional.

Kasus hukum yang terjadi saat ini bisa berdampak terhadap ekonomi. Pasalnya, hukum sebagai faktor lingkungan bisnis jelas sangat mempengaruhi kinerja ekonomi, melalui perilaku ekonomi, efisiensi ekonomi, investasi maupun inovasi.

Negara yang memiliki sistem hukum buruk seperti Indonesia cenderung terhambat kinerja dan pertumbuhan ekonominya. Ini bukan hanya teoritis, tetapi faktual terjadi di berbagai negara dengan sistem hukum yang lemah.

"Karenanya, sasaran pertumbuhan menuju 8 persen sangat sulit dicapai, jika lingkungan bisnisnya rusak seperti kasus hukum yang terjadi sekarang ini," ujar Ibrahim dalam riset hariannya, Selasa, 14 Juli 2026.

Dengan hukum yang hancur seperti ini, maka tidak ada lagi kepastian hukum dan secara otomatis kepercayaan investor jatuh. Ditambah kebijakan tidak pro pasar, yang menyebabkan terjadinya “vote of no confidence” yang akan menghambat perekonomian. Keadaan ini pada gilirannya akan menghambat pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Sementara itu, kasus Febrie adalah puncak kerusakan hukum. Seharusnya aparat penegak hukum di negara demokrasi modern menjadi pilar kepastian hukum dan berdiri di depan sebagai pemberantas korupsi.

"Tetapi drama yang kita lihat mereka menjadi aktor utamanya, korup sekorup-korupnya. Presiden Prabowo Subianto mendapat ujian yang berat dalam masalah hukum dan dampaknya terhadap ekonomi," ujar Ibrahim.