Debat Kedua, Rano Karno Soroti Pendidikan SMA Belum Ada di Pulau Untung Jawa

• 

• Berita

• Politik

Minggu, 27 Oktober 2024 - 22:04 WIB

Jakarta, VIVA – Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno alias si Doel mengatakan bahwa sistem zonasi untuk dunia pendidikan di DKI Jakarta masih dibutuhkan. Menurut dia, hal itu perlu dilakukan sembari menunggu pembangunan infrastruktur di setiap wilayah rampung.

Hal itu disampaikan Rano Karno saat debat kedua di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara pada Minggu, 27 Oktober 2024.

Rano mulanya menjelaskan, bahwa sistem zonasi ini masih termasuk dalam PPDB pemerintah pusat. Namun, semuanya bakal bisa dilakukan dengan sempurna saat daerah rampung dalam melakukan pembangunan sekolah.

"Zonasi ini merupakan bagian dari PPDB, hasil peraturan menteri yang pada kenyataannya, seperti disebutkan tadi, di beberapa daerah memang infrastruktur sekolah masih kurang. Bahkan, kemarin saya baru saja ke Pulau Untung Jawa, dan di sana tidak ada SMA. Artinya, zonasi masih dibutuhkan sambil kita menunggu pembangunan infrastruktur sekolah yang lain," jelas dia.

Mantan Gubernur Banten itu menjelaskan, setiap tahunnya di wilayah Jakarta ada sebanyak 15 ribu siswa yang lulus dari Sekolah Dasar (SD). Namun, tak banyak Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mampu menampungnya.

"Tiap tahun, lulusan SD di Jakarta mencapai 15 ribu orang, sementara daya tampung SMP hanya 7 ribu. Pemerintah Daerah sudah memberikan beasiswa untuk siswa di sekolah negeri dan swasta, namun inilah kendalanya," ungkapnya.

Diketahui, debat kedua Pilkada Jakarta 2024 ini digelar mulai pukul 19.00 WIB dengan durasi 150 menit. Tema debat kedua Pilkada Jakarta adalah Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.

"Tema sendiri soal Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial," ujar Anggota KPU DKI Fahmi Zikrillah kepada wartawan Senin, 21 Oktober 2024.

Fahmi menjelaskan ada sedikit perbedaan dalam teknis debat, karena melibatkan masyarakat. Ia menambahkan masyarakat dapat bertanya secara langsung kepada para calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tema yang diangkat.

Ia menambahkan sesi yang melibatkan masyarakat hanya satu segmen saja.

"Nanti masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung. Tentu kami akan lakukan FGD terlebih dahulu, dengan mengundang perwakilan dari komunitas-komunitas masyarakat yang terkait dengan tema yang akan diangkat," ujar Fahmi.