Bali, VIVA – Usai Kementerian Perhubungan memberhentikan operasional bus Trans Metro Dewata (TMD), Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk sementara mengoptimalkan angkutan umum Trans Sarbagita untuk memenuhi kebutuhan layanan transportasi masyarakat.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gede Wayan Samsi Gunarta mengatakan, bus Trans Sarbagita beroperasi sebanyak 2 koridor.
"Kita optimalkan Sarbagita dulu. Kita tahu ini memang menyedihkan tapi pelan-pelan kita coba dengan fasilitas yang ada di provinsi," kata Samsi Gunarta usai Sidang Paripurna DPRD Bali, Senin, 13 Januari 2025.
Layanan transportasi umum di Bali, Trans Metro Dewata
Photo :
- VIVA.co.id/Maha Liarosh (Bali)
Sementara itu, menurut Samsi Gunarta, sesuai arahan Pj. Gubernur Bali, Trans Metro Dewata direncanakan akan beroperasi kembali pada Juli 2025.
Namun TMD yang beroperasi di provinsi hanya ada satu koridor. Sedangkan kebutuhan masyarakat akan layanan transportasi darat khususnya TMD, kata Samsiz membutuhkan lebih banyak koridor.
"Kebutuhannya kelihatannya ini semua koridor, kelihatannya, karena masyarakat membutuhkan," ujarnya
Untuk itu Dinas Perhubungan Provinsi Bali akan melakukan survei untuk memastikan seberapa besar kebutuhannya. Selain itu Sumber Daya Manusia (SDM) dan standar pelayanannya harus disesuaikan.
Untuk pembiayaan, berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, tidak bisa hanya provinsi saja, akan tetapi kemungkinan kabupaten dan kota di Bali juga terlibat.
"Ngerombo. Ga bisa sendiri ini. Kasihan kalau provinsi sendiri terlalu berat. Tapi kalau misalnya bersama-sama itu lebih ringan," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur PT Satria Trans Jaya, Ketut Edi Dharmaputra mengatakan, stimulus untuk pengoperasian Trans Metro Dewata yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN berakhir pada 2024. Anggaran biaya layanan operasional per tahun sebesar Rp76 miliar untuk 105 unit bus.
Saat ini manajemen Trans Metro Dewata sedang menunggu hasil koordinasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan Kementerian Perhubungan.
"Karena per 31 Desember kemarin, Bapak Pj Gubernur telah bersurat kepada Pak Menteri yang menyatakan kesiapan untuk hand over TMD pada bulan Juli untuk 1 koridor, sehingga diharapkan pemerintah pusat membiayai," kata Edi Dharmaputra beberapa waktu lalu.
Halaman Selanjutnya
Untuk itu Dinas Perhubungan Provinsi Bali akan melakukan survei untuk memastikan seberapa besar kebutuhannya. Selain itu Sumber Daya Manusia (SDM) dan standar pelayanannya harus disesuaikan.