4 hours ago
3
Jakarta, VIVA – Anggota DPD RI, Filep Wamafma mengatakan pemerintah belum memiliki konsep atau strategi yang maksimal untuk menyelesaikan masalah Papua secara komprehensif atau menyeluruh.
Menurut dia, situasi keamanan di daerah Pegunungan Tengah dan Papua Barat masih belum stabil.
“Saya melihat totalitas kita (pemerintah) masih fokus seputar politik kesejahteraan, ekonomi dan belum menyentuh pada substansi dasar,” kata Filep melalui keterangannya pada Jumat, 31 Oktober 2025.
Filep selaku Sekretaris MPR for Papua itu kerap kali menyuarakan upaya penyelesaian masalah Papua harus menyentuh akar masalah, baik dalam rapat kerja maupun rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah Pusat yakni TNI, Polri, dan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan hingga Kementerian Hukum.
“Saya sependapat dengan roadmap penanganan masalah Papua yang ditawarkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang empat masalah mendasar di Papua, ini strategis sehingga sangat perlu direspons cepat dan diaktualisasikan dengan optimal,” ujar Senator dari Papua Barat ini.
Memang, ia mengakui pembagunan ekonomi yang menjadi mesin penggerak kebijakan tetap berjalan, tapi hal ini belum menyelesaikan akar masalah Papua. Menurutnya, situasi saat ini masih banyak korban berjatuhan baik dari warga sipil, aparat keamanan (TNI-Polri), tenaga pendidik, maupun kesehatan.
“Jadi menurut saya selaku senator Papua Barat, dari masa pemerintahan reformasi hingga saat ini belum ada formula penyelesaian yang konkret,” ujarnya.
Padahal, kata dia, saat ini telah banyak kebijakan politik seperti pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua termasuk memberikan kebijakan afirmasi di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Kita apresiasi apa yang dilakukan pemerintah, banyak kebijkan afirmasi di berbagai sektor untuk Papua. Namun, hal-hal fundamental belum dituntaskan. Misalnya soal keadilan hukum seperti kasus pelanggaran HAM berat di tanah Papua, yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Tapi bagaimana realisasinya? Ini yang kita tunggu wujud nyatanya, harus memberikan rasa keadilan,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Filep menyebut semua kebijakan yang ada harus dievaluasi dan perlu fokus menyelesaikan masalah mendasar Papua dengan membuka ruang dialog atau ruang yang lebih spesifik terkait penyelesaian pelanggaran HAM maupun isu disintegrasi bangsa.
Halaman Selanjutnya
Untuk itu, ia berharap Presiden Prabowo Subianto segera menunjukkan aksi konkret melalui lembaga yang sudah dibentuk. Misalnya, komite yang dibentuk tidak saja mengawasi Otsus, tapi bisa menjembatani para pihak yang berkonflik.
