10 hours ago
4
Jakarta, VIVA – Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta memberikan catatan di sektor hukum selama 1 tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, hukum memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban, kepastian dan menjadi fondasi pembangunan nasional.
“Pembangunan hukum menjadi salah satu prioritas utama program Asta Cita Presiden Prabowo dengan memprioritaskan upaya reformasi hukum serta pemberantasan korupsi dan narkoba. Dalam visi Indonesia Emas 2045 maupun Rencana Pemerintah Jangka Panjang maupun Menengah (2025-2029), sektor pembangunan dan reformasi hukum memang mendapat porsi besar,” kata Wayan pada Sabtu, 25 Oktober 2025.
Kata dia, Presiden Prabowo beberapa kali menyampaikan bahwa pembangunan ekonomi rakyat memerlukan ketegasan untuk memberantas korupsi yang sudah jadi penyakit kronis di negeri ini. Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan penegakan hukum harus adil dan berpihak pada rakyat kecil atau berkeadilan sosial.
“Sinyalemen refokusing tujuan pembangunan hukum dan reformasi sistem hukum yang disampaikan oleh Presiden tentu memberikan gambaran kepada masyarakat tentang sasaran pemerintah dalam pembangunan hukum,” jelas Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.
Menurut dia, sorotan utama yang paling diapresiasi masyarakat adalah keseriusan dan ketegasan Presiden Prabowo memberantas korupsi. Beberapa survei, memperlihatkan ada peningkatan persepsi positif publik terhadap kinerja pemerintah dalam pembangunan sistem hukum dan penegakan hukum.
“Penindakan beberapa kasus, kerja sama antar lembaga, serta peningkatan pemulihan aset (asset recovery) telah menemui jalan terang,” ujarnya.
Selanjutnya, Wayan membeberkan kinerja penegakan hukum selama 1 tahun Pemerintahan Prabowo. Kinerja Kejaksaan Agung menjadi salah satu sorotan positif.
Dalam 100 hari pertama, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) mencatat 38.860 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), 28.187 berkas dinyatakan lengkap (P21), serta 20.778 perkara telah dieksekusi.
“Data ini menunjukkan tingginya intensitas kerja di lini penuntutan dan eksekusi hukum. Presiden juga mengapresiasi kinerja Kejaksaan dalam pengembalian kerugian negara di kasus Crude Palm Oil (CPO) mencapai 13 triliun, termasuk penanganan kasus besar lainnya seperti korupsi di Pertamina,” ucap Legislator asal daerah pemilihan (dapil) Bali ini.
Halaman Selanjutnya
Demikian dengan Polri yang menunjukkan peningkatan, meskipun menghadapi fluktuasi citra Polri pasca demo Agustus 2025. Polri tetap menunjukkan responsivitasnya meskipun masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan.
