Jumat, 10 Januari 2025 - 00:20 WIB
Jakarta, VIVA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah dijalankan di 26 provinsi sejak Senin 6 Januari 2025 lalu. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) pun mewanti-wanti agar program ini tepat sasaran.
Influencer PB IDI, DR Dr Tan Shot Yen, M.Hum, mengungkapkan, janji Pemerintah untuk program ini awalnya ditujukan untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar), karena dinilai sebagai kelompok yang lebih membutuhkan. Scroll untuk informasi selengkapnya!
“Tetapi yang menyedihkan adalah uji coba dilakukan di masyarakat perkotaan, bahkan yang paling pertama siap. Karena kemarin Juru Bicara Komunikasi Kepresidenan mengatakan bahwa kita tidak boleh mulai dari daerah 3T, tapi kita mulai dari daerah mana dulu yang siap. Sebab, kalau mulai dari 3T dulu gak kelar-kelar,” ujar dr Tan saat media breafing yang digelar online, Rabu 8 Januari 2025.
Program Makan Bergizi Gratis.
Photo :
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Namun dr Tan mengatakan, hal yang ditakutkan dari kebijakan tersebut adalah gagal fokus atau salah sasaran.
“Itu jauh lebih berbahaya lagi, karena ini pengeluaran duit masalahnya. Jadi jangan sampe anak-anak yang ke sekolahnya naik ojek, naik mobil, bapaknya masih merokok, rumahnya 2 lantai, itu malah yang dapat makanan. Sementara anak-anak di kepulauan Anambas, di Wamena yang barangkali sekolahnya sudah hampir ambruk, malah gak dapet sampai hari ini,” tegasnya.
Oleh karena itu, dr Tan mengimbau agar program Makan Bergizi Gratis ini harus terus dikawal agar janji Pemerintah bisa ditepati.
“Kita akan meminta janji Pemerintah baik siap atau tidak siap, daerah 3T itu yang harus didahulukan. Karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai masalah status gizi yang rawan,” ungkapnya.
PB IDI pun menyatakan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis ini, selama manfaatnya bisa diterima oleh kelompok sasaran yang sesungguhnya.
“Supaya semua upaya yang dilakukan masyarakat dan Pemerintah yang menghabiskan uang banyak betul-betul bisa kita kawal, tepat sasaran, dan tepat tujuan,” pungkas dr Tan.
Ketua Umum PB IDI, DR Dr Moh Adib Khumaidi, SpOT, juga mengungkapkan harapannya terhadap program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini.
“Tetap sasaran, tepat tujuan, dan kita semua sama-sama menjadi kelompok masyarakat yang akan men-supprot program ini dan ikut memonitoring sebagai kontrol sosial kita,” katanya.
Monitoring dan kontrol sosial ini dirasa penting mengingat dana yang dikucurkan untuk program MBG tidaklah sedikit, yaitu mencapai Rp71 triliun.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut anggaran Rp71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025 dan belum mencakup semua anak di Indonesia.
Bahkan, Badan Gizi Nasional (BGN) memperkirakan, program Makan Bergizi Gratis setidaknya membutuhkan anggaran hingga Rp1,2 triliun per hari.
“Dan itu uang pajak kita lho ya. Tolong,” celetuk dr Tan Shot Yen.
Halaman Selanjutnya
“Kita akan meminta janji Pemerintah baik siap atau tidak siap, daerah 3T itu yang harus didahulukan. Karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai masalah status gizi yang rawan,” ungkapnya.