KBPP Polri: May Day Damai, Wujud Kedewasaan Demokrasi Buruh Demi Jaga Iklim Investasi

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 1 Mei 2026 - 15:12 WIB

Jakarta, VIVA – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day setiap 1 Mei kini tidak sekadar menjadi ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi momentum pembuktian kedewasaan demokrasi kaum buruh di Indonesia. 

Pelaksanaan aksi yang berlangsung secara tertib dan damai dinilai sangat krusial, tidak hanya untuk memperkuat posisi pekerja, tetapi juga untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

Ketua Umum KBPP Polri periode 2015-2021, A.H. Bimo Suryono, mengatakan penyampaian pendapat di muka umum adalah hak konstitusional. 

Namun, ia mengingatkan bahwa kedewasaan berdemokrasi ditunjukkan dengan cara menyelaraskan kebebasan tersebut dengan tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

“Di sinilah titik krusial antara May Day dan Kamtibmas,” ujar Bimo dalam keterangannya, Jumat, 1 Mei 2026.

Pelaksanaan May Day yang damai dan jauh dari tindakan anarkis memberikan sinyal positif bagi dunia usaha. 

Bimo menyoroti bahwa investor, baik dari dalam maupun luar negeri, sangat mengutamakan negara yang aman, stabil, dan memiliki kepastian hukum. Jika aksi berjalan tertib, persepsi positif terhadap investasi nasional akan terjaga.

Sebaliknya, ia mengingatkan bahwa gangguan keamanan akibat aksi yang tak terkendali pada akhirnya akan menjadi bumerang bagi perekonomian. 

“Tanpa rasa aman tidak akan ada investasi. Tanpa investasi, lapangan kerja akan menyempit. Pada akhirnya, buruh juga yang akan merasakan dampaknya,” katanya.

Lebih lanjut, Bimo menilai cara penyampaian aspirasi yang damai justru membuka ruang dialog yang konstruktif antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Sikap tertib ini merupakan bukti nyata dari kedewasaan organisasi buruh yang semakin profesional.

“May Day bukan sekadar panggung menyampaikan tuntutan, tetapi cermin kedewasaan bangsa dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban. Kesejahteraan buruh dan keamanan negara tidak boleh dipertentangkan,” ujarnya.

Demi memastikan kelancaran aksi dan melindungi iklim usaha, Bimo juga mendorong penguatan penegakan hukum secara adil. Ia meminta aparat keamanan untuk terus mengawal jalannya aksi secara humanis namun tetap tegas terhadap oknum-oknum tak bertanggung jawab yang mencoba merusak ketertiban umum.

“Negara tidak boleh ragu. Setiap tindakan anarkis harus dihadapi dengan sikap tegas dan terukur. Ketegasan itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi memastikan hukum tetap menjadi panglima,” tegasnya.