Kepala BGN Ultimatum 2.100 SPPG Perbaiki Layanan MBG, 1.789 Lainnya Kena Suspend

• 

• Bisnis

Jumat, 3 April 2026 - 15:00 WIB

Jakarta, VIVA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan ultimatum atau peringatan kepada 2.100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk terus meningkatkan kualitas layanannya di Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan bahkan telah menghentikan sementara (suspend) sebagian SPPG tersebut. Langkah diambil sebagai bagian dari upaya pengawasan, untuk memastikan standar layanan tetap terpenuhi.

"Sebanyak 2.100 SPPG telah diberikan peringatan, sementara 1.789 lainnya dihentikan sementara (suspend) operasionalnya. Sebagian besar suspensi dilakukan, karena sejumlah SPPG belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)," kata Dadan di Jakarta, Kamis, 2 April 2026.

Selain itu, ada juga SPPG yang sudah mendaftar, namun sertifikatnya belum terbit dalam waktu satu bulan. Bahkan, lanjut Dadan, bagi SPPG yang dinilai memiliki layanan baik akan tetap dapat disuspensi apabila SLHS belum keluar.

"Suspensi dilakukan sementara hingga dokumen tersebut (SLHS) terbit. Nanti data ini berkembang, karena bisa saja dalam dua sampai tiga hari SLHS-nya keluar," ujarnya.

Selain persoalan SLHS, Dadan menjelaskan faktor lain yang menyebabkan suspensi adalah belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal). Karenanya, Dadan pun meminta SPPG yang belum memiliki Ipal untuk segera membangunnya terlebih dahulu.

"Durasi suspensi bergantung pada kecepatan masing-masing unit dalam memenuhi persyaratan tersebut, yang diperkirakan berkisar antara satu hingga dua minggu," kata Dadan.

Dia juga menyinggung temuan selama Ramadhan, dimana terdapat 62 SPPG yang menghasilkan menu kurang sesuai dengan ketentuan hingga sempat ramai diperbincangkan di media sosial. BGN kemudian menghentikan sementara operasional SPPG terkait, agar mereka dapat melakukan perbaikan.

"Langkah pemberian peringatan dan suspensi ini merupakan bagian dari upaya pembinaan. Penghentian sementara dilakukan bukan sebagai sanksi permanen, melainkan agar setiap SPPG dapat memperbaiki kekurangan sebelum kembali beroperasi," ujarnya. (Ant).