Menteri PU Soroti ASN Tinggal di Kawasan Elit Senopati dan Pondok Indah, Singgung Masalah 'Income'

• 

• Bisnis

Selasa, 31 Maret 2026 - 20:50 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyoroti kondisi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya yang dinilai tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Ia menyebut, terdapat pegawai yang tampak sederhana, namun memiliki aset di kawasan elite seperti Senopati dan Pondok Indah.

“Di gue aja, pegawai negeri di tempat gue, itu kelihatan miskin, kan? Padahal sebagian besar rumahnya di Senopati, di Pondok Indah,” ujar Dody di hadapan awak media ketika ditemui saat kunjungan kerja di Karanganyar, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. 

“Itu fakta, lho. Saya ngomong fakta, lho. Soalnya saya nggak ngada-ngada,” lanjutnya.

Dody menyampaikan hal itu saat menjelaskan kondisi internal yang tengah dihadapi dalam proses pembenahan di kementeriannya. Ia menyebut, terdapat pihak-pihak yang dinilai masih ingin mempertahankan kondisi lama dan menolak perubahan.

“Sepengetahuan saya ya, orang-orang lama yang sebetulnya masih ingin seperti kondisi status quo yang kemarin. Tidak mau ada perubahan-perubahan yang lebih baik lagi untuk bangsa dan negara. Sudah nyaman dengan income, dengan posisinya,” kata Dody.

Menurutnya, faktor utama yang dipertahankan oleh pihak-pihak tersebut bukan jabatan, melainkan pendapatan. “Yang penting, yang pertama income-nya, bukan posisinya,” ujarnya.

Ia juga mengaitkan resistensi tersebut dengan dampak yang dirasakan saat upaya perubahan dilakukan. Dody menilai, perubahan yang menyentuh sumber pendapatan tertentu, memicu reaksi dari pihak-pihak terkait. 

"Menurut saya iya (mereka terganggu). Kalau nggak, ngapain saya digebukin? Itu nggak mungkin. Kenapa mesti gebukin saya? Aneh,” katanya.

Dody, sebelumnya juga menyinggung adanya dinamika internal yang memengaruhi jalannya reformasi di institusi tersebut. Ia menyebut istilah “deep state” untuk menggambarkan pihak-pihak yang dinilai memiliki pengaruh di balik layar dalam birokrasi. 

Sebagaimana diketahui, belakangan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencuat dalam proyek pembangunan Gedung Cipta Karya atau pendopo di kompleks kementerian. Kasus ini tengah diselidiki dan masih berada pada tahap penyelidikan. 

Selain itu, temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya indikasi kerugian negara yang semula mencapai sekitar Rp3 triliun dan kemudian menjadi sekitar Rp1 triliun setelah audit lanjutan. Temuan tersebut masih ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal, dan dalam prosesnya dua pejabat setingkat direktur jenderal memilih mengundurkan diri ketika pemeriksaan berlangsung.