14 hours ago
1
Sumber :
Jakarta, VIVA - Mahkamah Konstitusi (MK) menerima surat permohonan pencabutan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) kepala daerah Jawa Tengah (Jateng) 2024. Permohonan pencabutan itu diajukan pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi alias Hendi. Kepala Biro Humas dan Protokol MK Pan Mohamad Faiz menjelaskan surat permohonan pencabutan gugatan itu baru diterima pihaknya pada Senin, 13 Januari 2025. “Mahkamah Konstitusi telah menerima secara administratif, permohonan pencabutan atau penarikan perkara 263 untuk PHPU gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah,” kata Faiz di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 14 Januari 2025. Faiz mengatakan, pencabutan permohonan gugatan dari kuasa hukum bisa dilakukan sebelum permohonan tersebut diputus MK. “Nah, untuk selanjutnya, ini akan dikonfirmasi di dalam persidangan. Setiap permohonan pencabutan atau penarikan permohonan akan dikonfirmasi oleh panel hakim yang memeriksanya,” jelas Faiz. Dia menyebut, persidangan selanjutnya akan digelar pada 20 Januari 2025. Persidangan untuk Pilgub Jateng akan digelar pada Panel I yang dipimpin oleh Ketua MK, Suhartoyo. Sebelumnya, pasangan Andika-Hendi mencabut gugatan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) Jawa Tengah 2024 di MK. Gugatan ini tercatat dengan akta permohonan 266/PAN.MK/e-AP3/12/2024. "Betul (mencabut gugatan di MK)," kata Hendi saat dihubungi wartawan, Senin, 13 Januari 2025. Lantas, saat ditanya lebih lanjut mengenai alasan pencabutan gugatan tersebut, Hendi enggan menjelaskan lebih lanjut. "Satu pintu saja, ke Pak Andika atau DPP PDIP," ujar Hendi. Halaman Selanjutnya Sebelumnya, pasangan Andika-Hendi mencabut gugatan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) Jawa Tengah 2024 di MK. Gugatan ini tercatat dengan akta permohonan 266/PAN.MK/e-AP3/12/2024. Berita Terkait
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Program uji coba MBG disebut menyalahi aturan kenegaraan lantaran menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto.
Rencana Prabowo ingin kumpulkan para kepala daerah terpilih dalam retreat seperti menteri.
Patwal mobil dinas RI 36 Raffi Ahmad jadi sorotan luas dengan memantik kritik.
Pasangan petahana Hendra-Budiman sudah menyerahkan bukti-bukti sebagai penguat dalil permohonan dalam sidang di MK.
Pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memberi sinyal dukungan kepada figur baru dan muda menjadi ketua umum partai yang berdiri pada 1998 itu.
Sufmi Dasco menilai rencana retreat kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 oleh Prabowo Subianto untuk menyamakan visi para kepala daerah dengan pemerintah pusat.
Terpopuler
Kebakaran dahsyat yang melanda Los Angeles, Amerika Serikat sejak beberapa hari terakhir terus menjadi perhatian dunia. Hal itu dikarenakan masih berlangsung hingga kini.
Danto Restyawan menyebut para pejabat di lingkungan Kemenhub ditugasi mengumpulkan uang untuk membantu pemenangan Jokowi di Pilpres 2019
Kebakaran hutan dan lahan di Los Angeles, California, AS, menyita perhatian publik. Lebih dari 1.600 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api
Kasatreskrim Polresta Tangerang Kompol Arif M. Nazarudin dapat hadiah bisa sekolah pimpinan menengah (sespimen).
Poniyem (42), Istri Darso, warga Gilisari Purwosari Mijen, Kota Semarang, diberi wasiat oleh suaminya sebelum meninggal dunia agar kasus penganiayaannya diusut tuntas.
Selengkapnya Partner
Menurut Dasco, bila visi dan misi sudah menyatu, tentu program pusat dapat dilaksanakan secara merata oleh pemerintah daerah di seluruh daerah untuk kebaikan rakyat.
Putaran ketiga FA Cup 2024/2025 antara Arsenal vs Man United baru saja terjadi pada Minggu, 12 Januari 2025, malam WIB. Duel sengit yang berlangsung di Emirates Stadium i
Lari pagi selama 30 menit dapat membakar kalori dua kali lebih banyak dibandingkan jalan kaki. Meski demikian, kedua aktivitas ini efektif dalam mencegah penyakit jantung
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) resmi membuka pendaftaran Program Kerja Lapangan (PKL) Batch 1 untuk periode Februari hingga Mei 202
Selengkapnya Isu Terkini
Ilustrasi logo Mahkamah Konstitusi.
Hal itu merujuk peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024 khususnya pasal 22, yang mana permohonan bisa ditarik secara tertulis ataupun secara lisan di persidangan.
