Perempuan Uighur 'Dipaksa' Menikahi Pria Tiongkok Tanpa Ritual Islam

• 

• Berita

• International

Rabu, 22 April 2026 - 17:40 WIB

VIVA – Sebuah rangkaian video di Douyin memicu perhatian pengamat setelah menampilkan puluhan perempuan Uyghur yang menikah dengan pria etnis Han menyampaikan monolog serupa tentang cinta, kesetiaan, dan keyakinan pribadi. Pola penyampaian yang nyaris identik dalam video-video tersebut kemudian disorot oleh media lokal Kashgar Times, yang menilai ada kejanggalan dalam keseragaman narasi yang muncul.

Dalam setiap klip, alur ceritanya hampir sama. Para perempuan membuka pernyataan dengan mengaku menjadi sasaran serangan daring karena menikah dengan pria Han. Mereka menyebut tudingan telah mengkhianati bangsa, agama, atau leluhur.

Selanjutnya, narasi bergeser ke pengakuan bahwa mereka tidak lagi mempraktikkan Islam, bahkan menyebut banyak anak muda Uyghur kini tidak lagi percaya pada agama. Video ditutup dengan penegasan bahwa keyakinan mereka kini berada pada Partai Komunis atau bendera nasional, serta klaim bahwa pernikahan tersebut berkontribusi pada “persatuan etnis.”

Ungkapan seperti “ini hidupku, ini kebebasanku” muncul berulang kali di berbagai video. Seorang perempuan menyebut dirinya memiliki “hati nurani yang bersih” karena semua etnis adalah “satu keluarga Tionghoa.” Yang lain menyatakan bahwa “keyakinannya adalah Partai Komunis.” Ada pula yang mengatakan menikahi pria Han “harus lebih didorong,” sementara perempuan lain menegaskan bahwa satu-satunya keyakinannya adalah bendera merah bintang lima.

Kesamaan pola ini memunculkan pertanyaan di kalangan pengamat. Terlebih, para perempuan dalam video juga mengisahkan derasnya pelecehan daring, pesan pribadi bernada ancaman, hingga tudingan sebagai pengkhianat. Namun, di Xinjiang yang dikenal memiliki kontrol ketat terhadap ruang digital—terutama terkait isu agama dan identitas—klaim tentang gelombang kritik daring yang luas dinilai sulit diverifikasi secara independen.

Narasi dalam video juga membingkai pernikahan campur sebagai kewajiban sipil. Perkawinan ini tidak ditampilkan sebagai hubungan pribadi, tetapi sebagai kontribusi terhadap kohesi nasional. Para pengkritik digambarkan sebagai pihak yang iri, bodoh, atau ekstremis—label yang di wilayah tersebut memiliki implikasi serius. Dalam kerangka ini, perbedaan pendapat tidak ditampilkan sebagai sesuatu yang sah, melainkan sesuatu yang harus dilawan dengan perayaan.