Sumber : Jakarta, VIVA - Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, mengaku setuju dengan pernyataan dilontarkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, bahwa operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebuah tindakan kampungan. Bahkan, politikus PKB itu menilai kegiatan OTT justru merugikan keuangan negara. Demikian diungkapkan Hasbillah, saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Dewas KPK, Wisnu Baroto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 November 2024. "Saya setuju dengan Pak Luhut kalau OTT itu hanya kampungan, sebab OTT itu hanya merugikan uang negara," kata Hasbi. Hasbi lanjut mengklaim, pernah menanyakan langsung kepada mantan Pimpinan KPK, terkait metode OTT. Menurutnya, proses OTT memakan waktu yang lama untuk bisa menangkap seorang melakukan tindakan rasuah. Hasbi menekankan, lamanya proses OTT itu mengakibatkan pemborosan keuangan negara. Ia menyarankan agar OTT baru dilakukan setelah uang negara dirugikan. "KPK ini lebih banyak pemborosannya kenapa? OTT satu tahun, setelah itu uang negara hilang dulu baru ditangkap," kata Hasbi. Hasbi pun meminta Wisnu Baroto jika nantinya terpilih, harus berani melakukan langkah ekstrem, dengan menghubungi target yang akan di OTT untuk tidak melakukan perbuatan korupsi. Menurutnya ini langkah yang lebih bagus. "Kalau nanti bapak terpilih, bapak harus ngambil sikap ekstrem, kalau sudah tahu misalnya pejabat negara, gubernur atau bupati melakukan korupsi atau indikasi melakukan korupsi itu paling tidak kita sampaikan, kita telepon, 'hai bapak jangan melakukan korupsi, melakukan korupsi anda saya tangkap. Kan selesai, tidak ada uang negara yang dirugikan. Yang berjalan sampai hari ini kan, uang negara sudah dirugikan, biaya terlalu mahal dan negara rugi (lagi)," jelasnya. Karena itu, Hasbi menginginkan OTT tidak ada lagi menyasar para pejabat negara. "Bagaimana tanggapan bapak, saya rasa, bagaimana OTT ini kalau bisa tidak ada di negeri in?” imbuhnya.
VIVA.co.id 20 November 2024 Berita Terkait
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Seluruh kader PDI Perjuangan segera melaporkan jika ada dugaan ketidaknetralan aparatur pemerintahan maupun TNI-Polri.
Komisi III DPR RI hari ini, mulai menghelat uji kelayakan dan kepatutan, fit and proper test terhadap 10 calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan memastikan pihaknya serius membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Kendati, RUU tersebut tidak mas
Dari survei PolMark, pasangan RK-Suswono mengalami penurunan sebesar 16,5 persen. Sebaliknya, duet Pramono-Rano malah mengalami kenaikan 9,2 persen.
Terpopuler
Meskipun sedang dalam kunjungan kenegaraan -- menghadiri KTT G20 di Brasil, Presiden Prabowo rupanya tak ingin absen menyaksikan timnas Garuda berlaga.
Dari survei PolMark, pasangan RK-Suswono mengalami penurunan sebesar 16,5 persen. Sebaliknya, duet Pramono-Rano malah mengalami kenaikan 9,2 persen.
Langkah Anies Baswedan yang dukung Pramono Anung-Rano Karno akan diikuti pendukung militannya yang dikenal sebagai Anak Abah.
Presiden ke-7 RI Jokowi pasca purna tugas langsung turun gunung bantu sejumlah paslon yang didukungnya. Salah satunya dukung paslon RK-Suswono di Pilgub Jakarta 2024.
Selengkapnya Partner
Bosan dengan udara panas dan lembap di rumah? Saatnya berinvestasi pada AC yang berkualitas! Namun, dengan banyaknya pilihan di pasaran, tentu membuat kita bingung memili
Pencairan dana KJP Plus November 2024 sudah di depan mata. Cari tahu kapan cair dan berapa besaran yang diterima siswa untuk bantuan dari APBD DKI Jakarta ini.
(Hasil sepak bola) - Berkat penalti di masa tambahan waktu, Hongaria berhasil meraih 1 poin melawan Jerman di UEFA Nations League. Pertandingan diawali dengan unggul
Selengkapnya Isu Terkini
KPK: OTT Masih Dibutuhkan Jika Tidak Dilarang Undang-undang
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika mengatakan bahwa jika tidak ada aturan yang melarang sampai dengan saat ini, maka operasi tangkap tangan.