Polri-Kemenhaj Bentuk Satgas Haji 2026, Siap Sikat Travel Ilegal dan Penipu Jemaah

• 

• Berita

• Nasional

Kamis, 9 April 2026 - 14:07 WIB

Jakarta, VIVA – Pemerintah bergerak cepat melindungi calon jemaah haji Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Kementerian Haji dan Umrah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Haji 2026 guna memberantas praktik haji ilegal dan penipuan.

Pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dengan Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo di Kantor Kemenhaj, Jakarta, Kamis, 9 April 2026.

Dalam langkah ini, Polri menegaskan Satgas Haji akan bekerja secara terpadu dari pusat hingga daerah dengan pendekatan menyeluruh, mulai dari edukasi hingga penegakan hukum.

“Satgas ini kami bentuk untuk memastikan masyarakat terlindungi dan tidak menjadi korban penipuan dengan berbagai modus,” ujar Wakapolri.

Adapun strategi yang akan dijalankan meliputi sosialisasi masif agar masyarakat tidak tertipu travel ilegal, pengawasan ketat di bandara dan pelabuhan, hingga penindakan tegas terhadap pelaku penipuan. Tak hanya itu, Polri juga akan membuka hotline pengaduan terpadu guna mempercepat respons terhadap laporan masyarakat.

Data Polri menunjukkan ancaman penipuan haji masih tinggi. Tercatat 42 kasus saat ini tengah diproses hukum, satu kasus sudah memasuki tahap lanjutan, dengan total kerugian mencapai Rp92,64 miliar.

Selain itu, pada 2025 lalu, aparat juga berhasil menggagalkan keberangkatan 1.243 calon jemaah yang menggunakan visa non-haji, dengan jumlah terbesar melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Penguatan pengawasan juga dilakukan hingga ke luar negeri. Polri akan menempatkan personel di Arab Saudi untuk memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan di Jeddah dan Mekkah, demi memastikan perlindungan jemaah tetap optimal.

Sementara itu, Dahnil menegaskan pembentukan Satgas ini sejalan dengan dua fokus utama pemerintah, yakni memberikan perlindungan penuh kepada jemaah serta menjaga agar biaya haji tidak semakin membebani masyarakat.

“Negara hadir untuk melindungi jemaah, baik dari sisi keamanan maupun pembiayaan,” kata Dahnil.

Polri pun mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan. Calon jemaah diminta tidak tergiur penawaran haji dengan visa non-resmi dan memastikan travel yang digunakan memiliki izin resmi.