Jakarta, VIVA –
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan sebanyak 600.000 lebih warga Jakarta bermain judi online dengan nilai transaksi sebesar Rp 3 triliun.
Hal tersebut disampaikan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dengan PPATK dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Balai Kota Jakarta, Rabu, 23 Juli 2025.
Ilustrasi judi online.
Photo :
- VIVA.co.id/Andrew Tito
"Itu di DKI Jakarta saja 600.000 lebih pemain judi online, di DKI saja, di DKI Jakarta saja. Dan angkanya itu deposit saja, jadi warga Bapak dan mohon maaf, ada juga internal macam-macam itu, lebih dari Rp3 triliun deposit saja, di satu tahun lalu saja. Transaksinya 17.500.000 kali transaksi," ucap Ivan.
Selain itu, warga di Jakarta juga disebut banyak terlibat narkotika hingga korupsi. Maka itu, ia meminta harus ada pihak yang berkomitmen menindak judi online hingga korupsi tersebut.
"Belum lagi kita bicara narkotika, belum lagi bicara korupsi, belum lagi bicara pelakunya, di daerah yang kemudian mencucinya di daerah Jakarta. Bisa dibayangkan perhatian yang harus kita lakukan, sumber daya yang harus kita lakukan untuk memberantas ini semua," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengaku telah meminta Inspektorat menelusuri data keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) Jakarta terkait aktivitas judi online.
Ilustrasi judi online.
Photo :
- VIVA.co.id/Andrew Tito
"Karena bagi kami yang pertama tentunya saya menganggap bahwa siapapun yang bermain judi online itu sebenarnya adalah korban. Sebenarnya. Karena gak ada yang namanya judi online itu akan menang, gak ada," ujar Pramono.
Pramono bakal membina ASN itu jika terbukti terlibat judi online. Selain pembinaan, Pramono juga akan memberikan sanksi seperti penghentian proses promosi jabatan bagi yang bersangkutan.
"Tetapi kalau memang sudah tidak ya tentunya kami akan mengambil tindakan untuk itu. Termasuk salah satunya tidak memberikan kesempatan promosi jabatan bagi yang bersangkutan," pungkasnya.
Halaman Selanjutnya
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengaku telah meminta Inspektorat menelusuri data keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) Jakarta terkait aktivitas judi online.