Proyek Kereta Cepat Berpotensi Diambil Alih Kemenkeu, Pemerintah Siapkan Skemanya

• 

• Bisnis

Selasa, 7 April 2026 - 20:36 WIB

Jakarta, VIVA – Pemerintah membuka opsi besar dalam penataan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Konsorsium pengelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) berpeluang diambil alih langsung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai bagian dari skema penyelesaian menyeluruh proyek strategis tersebut.

COO BPI Danantara yang juga Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengungkapkan, bahwa opsi tersebut saat ini tengah dikaji serius oleh pemerintah bersama sejumlah alternatif lain.

“Iya, kemungkinan, ini sedang kita insyaAllah mudah-mudahan sebentar lagi selesai, kita pikirin satu-satu kan. Ada beberapa skema tentunya, nanti saya akan update karena kalau sekarang belum final kita update nanti takut rame lagi,” ujar Dony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 7 April 2026.

Langkah ini menandai potensi perubahan besar dalam tata kelola proyek kereta cepat Whoosh, yang selama ini dikelola melalui skema konsorsium gabungan Indonesia dan China.

Dony memastikan, pemerintah menargetkan seluruh opsi penyelesaian rampung dalam waktu dekat. Keputusan final, termasuk kemungkinan pengambilalihan oleh Kemenkeu, diproyeksikan keluar dalam 1 hingga 2 bulan ke depan.

“Masih ada beberapa opsi pokoknya. Semua penyelesaian itu, jadi apakah opsi A, Opsi B, tapi 1-2 bulan ini akan selesai,” sebut Dony.

Selain opsi pengambilalihan, pemerintah juga tengah menyiapkan restrukturisasi peran BUMN dalam proyek tersebut. Konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang selama ini menjadi pemegang saham mayoritas akan dievaluasi agar setiap perusahaan kembali fokus pada core business masing-masing.

“Itu kita beresin sekalian, kan kita maunya sekali selesai tuntas semua kita kembalikan lagi ke porsinya, misalnya WIKA memang bukan bidangnya di situ kita akan fokus ke kontraktor. Nanti satu per satu kita bereskan. Kita maunya semua yang diselesaikan tuntas,” papar Dony.

Saat ini, PSBI yang terdiri dari sejumlah BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara menguasai 60 persen saham KCIC, sementara sisanya dimiliki konsorsium perusahaan China.

Langkah evaluasi total ini menunjukkan pemerintah tidak lagi ingin setengah-setengah dalam menyelesaikan persoalan proyek kereta cepat. Fokus diarahkan pada efisiensi, kejelasan peran, serta keberlanjutan proyek dalam jangka panjang.