Publik Desak Bukti Konkret, Layanan Bersih Harus Dirasakan dan Kejahatan Keuangan Perlu Ditekan

• 

• Bisnis

Selasa, 31 Maret 2026 - 16:30 WIB

Jakarta, VIVA – Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU-PPT) kembali mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Meski demikian, capaian tersebut turut memunculkan pertanyaan dari publik mengenai sejauh mana manfaat nyata dari predikat itu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Predikat WBBM dinilai tidak cukup hanya menjadi simbol administratif atau penghargaan tahunan. Lebih dari itu, pencapaian tersebut diharapkan benar-benar tercermin dalam pelayanan yang bersih, bebas pungutan liar, proses yang cepat, serta hasil kerja yang terukur dan transparan.

Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan bukan pada piagam, melainkan manfaat langsung yang dapat dirasakan. Apakah pelatihan dan pendidikan yang diberikan dapat memberikan nilai tambah? Apakah aparat penegak hukum Polisi, Jaksa, Hakim, Pihak Pelapor dan peserta lainnya dapat menyerap dan menerapkan ilmu yang disampaikan sehingga korupsi dapat berkurang, peredaran narkoba dapat ditekan, serta judi online yang merugikan masyarakat dapat diberantas. Inilah tolok ukur yang sesungguhnya.

“Harapan dan tuntutan masyarakat pengguna ini yang secara terus – menerus diupayakan dan diperbaiki dari waktu ke waktu dilakukan oleh Pusdiklat APU-PPT. Untuk mendapatkan predikat WBBM ini kami berproses dan terus berbenah” ujar Akhyar Effendi, Kepala Pusat Pelatihan dan Pendidikan APU-PPT.

Pusdiklat APU-PPT ini merupakan satu-satunya pusat Pendidikan dan Pelatihan di Indonesia yang memberikan pembelajaran anti pencucian uang di Indonesia. Keberadaannya menjadi semakin strategis di tengah maraknya kejahatan keuangan, mulai dari korupsi, narkotika, hingga judi online, yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Dalam konteks ini, mempertahankan WBBM harus diikuti dengan hasil yang lebih tegas: aparat yang dilatih harus mampu menutup ruang gerak pelaku kejahatan dan memutus aliran uang ilegal.

Sejak beroperasi tahun 2018 hingga Maret 2026, Pusdiklat APU-PPT telah melaksanakan 334 batch pelatihan dan menghasilkan 11.984 lulusan. Peserta berasal dari internal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI, Pihak Pelapor, serta peserta lainnya. Melalui program pelatihan tersebut, lembaga ini disebut turut berkontribusi dalam pengungkapan sejumlah kasus besar yang ditangani oleh Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK yang berkolaborasi dengan PPATK.