Purbaya Bakal Benahi Hambatan Izin Sentra Industri Pengolahan Bauksit di KEK Galang Batang

• 

• Bisnis

Kamis, 9 April 2026 - 17:45 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, bakal menindaklanjuti hambatan perizinan yang dihadapi PT GBKEK Industri Park sebagai pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang.

Hal itu disampaikan oleh Purbaya dalam Sidang Aduan Kanal Debottlenecking yang digelar di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

“Ini permulaan perubahan fungsi dan pelepasan kawasan hutan dalam rangka pengembangan KEK Galang Batang yang belum ditindaklanjuti sejak diajukan pada 2022,” kata Purbaya, Kamis, 9 April 2026.

KEK Galang Batang rencananya dikembangkan sebagai sentra industri pengolahan mineral hasil tambang (bauksit) dan produk turunannya, baik dari refinery maupun smelter.

Nilai investasi awal proyek ini mencapai Rp36,25 triliun hingga 2027. Setelah pengembangan, pembangunan KEK Galang Batang dikatakan dapat menyerap tenaga kerja 110.000 orang dengan nilai investasi Rp120,5 triliun sampai dengan 2027.

Namun, investasi untuk pengembangan KEK Galang Batang mengalami keterlambatan lantaran belum adanya tindak lanjut terhadap Rekomendasi Tim Terpadu oleh Kementerian Kehutanan.

PT GBKEK Industri Park mengajukan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan di daerah Kp Masiran dengan luas sekitar 80,98 hektare untuk pembangunan pelabuhan.

Perusahaan mengaku telah mendapatkan rekomendasi persetujuan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, namun saat ini belum ada keputusan dari Kementerian Kehutanan.

Terakhir, PT GBKEK Industri Park telah mengirim surat Nomor 112/GBKEK/IX/2025 bulan September 2025 perihal permohonan pinjam pakai/penggunaan kawasan hutan ke Kementerian Kehutanan, namun belum mendapat balasan.

Untuk merespons hambatan tersebut, Purbaya meminta Kementerian Kehutanan sebagai pihak terkait perizinan permohonan untuk menindaklanjuti masalah tersebut dalam kurun waktu dua pekan.

Diketahui, pemerintah membuka kanal Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) untuk menampung aduan hambatan yang dialami oleh dunia usaha.

Kanal tersebut dapat diakses pada laman https://lapor.satgasp2sp.go.id selama 24 jam. Upaya itu dilakukan untuk memberikan kepastian kepada investor soal keamanan berinvestasi di Indonesia.