1 week ago
6
Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan respons cepat pemerintah soal erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Bendahara Negara menegaskan, pemerintah akan melakukan mekanisme tanggap darurat penanggulangan bencana menggunakan anggaran negara.
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah langsung mengadakan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana yang dipimpin oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Erupsi ini masih berlanjut. Pemerintah segera meresponsnya dan pagi ini saya mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana terkait erupsi ini yang dipimpin langsung oleh Mas Wapres @gibran_rakabuming di Kantor @bnpb_indonesia," ujar Sri Mulyani lewat Instagramnya @smindrawati Selasa, 12 November 2024.
Peristiwa hujan abu vulkanik dari erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, di depan Kantor Desa Pululera, Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Jumat, 8 November 2024.
Photo :
- ANTARA/Sean Filo Muhamad
Sri Mulyani mengatakan, mekanisme sinergi penanggulangan bencana antara Kementerian Keuangan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB) sudah sangat well-established.
"Kami selalu standby dan siaga untuk merespons segala bentuk bencana yang terjadi di seluruh penjuru Indonesia. Pada kasus erupsi Gunung Lewotobi, mekanisme yang berlaku adalah tanggap darurat," jelasnya.
Bendahara Negara ini menjelaskan, penganggaran penanggulangan bencana ini akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Penganggaran penanggulangan bencana berasal dari APBN dan juga APBD menggunakan dana yang ada. Namun, untuk BNPB juga tersedia Dana Siap Pakai (DSP) yang kami siap replenish jika diperlukan," jelasnya.
Dia menegaskan bahwa pihaknya siap untuk bekerja sama dengan seluruh kementerian, lembaga, serta Pemerintah Daerah dalam upaya-upaya penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga perlindungan kelompok rentan.
"Kami siap bekerja sama dengan seluruh kementerian, lembaga, serta Pemerintah Daerah dalam upaya-upaya penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pemulihan sarpras vital, hingga seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana nantinya," tegasnya.
"Kami turut berduka cita untuk para korban bencana dan semoga bencana yang melanda lekas mereda dan denyut kehidupan masyarakat kembali pulih," sambungnya.
Halaman Selanjutnya
"Penganggaran penanggulangan bencana berasal dari APBN dan juga APBD menggunakan dana yang ada. Namun, untuk BNPB juga tersedia Dana Siap Pakai (DSP) yang kami siap replenish jika diperlukan," jelasnya.
