Respons Ganjar Usai Timsesnya Dikaitkan dengan Tiyo Ardianto: Jangan Hindari Substansi Kritik

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 17 Juni 2026 - 13:27 WIB

Jakarta, VIVA – Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo merespons tudingan yang disampaikan Aliansi BEM Bersatu terkait dugaan hubungan antara mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, dengan tokoh-tokoh yang pernah berada dalam lingkaran tim pemenangannya pada Pilpres 2024.

Ganjar menilai perbedaan pandangan dan kritik yang muncul di ruang publik seharusnya dijawab melalui argumentasi dan fakta, bukan dengan memberikan label politik kepada pihak yang menyampaikan kritik.

"Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan," kata Ganjar kepada wartawan, Rabu 17 Juni 2026.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menegaskan bahwa pemerintah maupun pihak yang dikritik sebaiknya fokus menjawab pokok persoalan yang disampaikan masyarakat.

"Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan. Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang boleh berbicara, sementara yang kritis pasti dianggap lawan politik," sambungnya.

Ganjar juga menekankan bahwa demokrasi menjamin setiap warga negara memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, termasuk ketika pandangan tersebut berbeda dengan pemerintah.

"Negara ini dibangun bukan untuk melayani penguasa, tetapi untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak untuk berbeda pendapat," ujarnya.

Menurut Ganjar, upaya mengaitkan kritik dengan latar belakang politik tertentu sering kali tidak bertujuan mencari fakta yang sebenarnya, melainkan untuk mengurangi legitimasi kritik itu sendiri.

Ia mengingatkan bahwa hak warga untuk mengawasi jalannya pemerintahan tidak boleh dipengaruhi oleh pilihan politik maupun kedekatan dengan tokoh tertentu.

"Dalam demokrasi, warga negara tidak kehilangan hak kritisnya hanya karena pernah mendukung atau dianggap dekat dengan tokoh politik tertentu. Justru yang berbahaya adalah ketika kekuasaan mulai mengukur validitas kritik berdasarkan siapa yang menyampaikan, bukan berdasarkan fakta yang disampaikan," jelasnya.

Ganjar menilai demokrasi akan menghadapi tantangan serius apabila kritik hanya dianggap sah ketika datang dari kelompok yang sejalan dengan pemerintah.

"Kalau kritik hanya dianggap sah ketika datang dari pendukung pemerintah, maka kita sedang bergerak menuju politik loyalitas, bukan demokrasi konstitusional," tuturnya.