8 hours ago
4
Jakarta, VIVA – Pemerintah hingga kini belum memutuskan langkah pasti untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang menumpuk, Badan Pengelola Investasi Danantara didesak menyiapkan tim khusus guna melakukan restrukturisasi utang kepada China Development Bank, yang menjadi kreditur proyek strategis nasional tersebut.
Sejak resmi meluncur pada Oktober 2023, Kereta Cepat Whoosh menjadi simbol kemajuan teknologi transportasi di Indonesia. Namun, dua tahun berselang, proyek ambisius itu kembali jadi sorotan, bukan karena kecepatannya, melainkan karena beban utangnya yang kian berat.
Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyebut pemerintah tengah mengkaji opsi terbaik untuk menyelesaikan persoalan keuangan proyek tersebut. Menurutnya, evaluasi sedang dilakukan secara menyeluruh sebelum keputusan diambil.
“Ke semua Menteri kemarin juga, ke pak (menkeu) Purbaya, bahwa kita kan sedang mengevaluasi, kita sedang evaluasi penyelesaian Whoosh ini secara keseluruhan, secara komprehensif. Ya tentunya kita dalam mengevaluasi ini memberikan ada opsi satu, dua, tiga. Nah, begitu nanti evaluasi ini sudah selesai secara baik dan matang, baru nanti kita akan membawa opsi-opsi ini kepada kementerian terkait,” kata Rosan dikutip tvOne.
Kereta Cepat Whoosh (dok. KCIC)
Photo :
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Meski dibangun melalui skema konsorsium antara Indonesia dan China, keberadaan utang tersebut kini menimbulkan perdebatan. Beberapa pihak menilai, opsi penyelesaian dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu dipertimbangkan, sementara Dewan Ekonomi Nasional memilih jalur restrukturisasi sebagai solusi yang lebih realistis.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa timnya tengah menyiapkan langkah restrukturisasi untuk menyelesaikan utang proyek Whoosh. Ia mengatakan, proses tersebut tinggal menunggu keputusan presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan tim.
“Ya, itu restrukturisasinya sekarang sedang dikerjakan dari kantor saya. Staf yang paham betul mengenai itu. Dan tadi pagi saya tanya, kita tinggal nunggu Keppres saja. Ada Keppres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan karena dulu saya yang nanganin,” ujar Luhut.
Ia juga menyinggung kemungkinan pembayaran dilakukan secara bertahap melalui dividen, serupa dengan skema yang digunakan pada proyek LRT. Namun, ia menegaskan bahwa proyek transportasi publik di manapun memang tak bisa diharapkan memberikan keuntungan langsung.
Halaman Selanjutnya
“Tidak ada publik transportasi di dunia ini yang menguntungkan, selalu banyak subsidi pemerintah. Tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur,” tegasnya.
