Analis Ungkap Sederet Langkah Nyata Kapolri Dukung Pemerintahan Prabowo

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 20 April 2026 - 21:36 WIB

Jakarta, VIVA – Analis Politik Senior Boni Hargens membeberkan langkah nyata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Tak hanya di bidang penegakan hukum dan keamanan, tetapi juga di sektor-sektor strategis lainnya seperti mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Selama bulan April 2026, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan serangkaian langkah strategis yang mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang proaktif dan multidimensional, mulai dari penguatan pariwisata olahraga di Bali, sinergi digital, keamanan ibadah haji, hingga menjaga kondusivitas iklim investasi nasional di tengah turbulensi global," ujar Boni Hargens dalam keterangannya, Senin, 20 April 2026.

Ia menilai Kapolri memiliki empat agenda strategis yang mencerminkan prioritas institusional Polri dalam menghadapi tantangan kontemporer. Keempat agenda ini, kata dia, tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk sebuah kerangka kebijakan yang koheren dalam menjaga stabilitas nasional di berbagai dimensi. 

"Keempat agenda ini mencerminkan spektrum tanggung jawab Polri yang luas dari ranah digital, keagamaan, ekonomi, hingga geopolitik. Analisis terhadap keempat agenda ini penting untuk memahami arah strategis institusi Polri di bawah kepemimpinan Listyo Sigit menjelang akhir masa jabatannya," kata Boni.

Agenda pertama yang ditekankan Kapolri adalah penguatan sinergi antara Polri dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Langkah ini merespons realitas bahwa kejahatan siber dan pelanggaran hukum di ruang digital semakin kompleks, masif, dan lintas batas. 

Ia menilai Polri menyadari bahwa kapasitas penegakan hukum konvensional tidak lagi memadai untuk menghadapi ancaman digital yang terus berkembang, mulai dari kejahatan siber, penyebaran disinformasi, penipuan daring, hingga konten ilegal yang mengancam keamanan publik. 

Karena itu, kata dia, sinergi dengan Komdigi bukan sekadar koordinasi teknis, melainkan merupakan integrasi strategis antara dua institusi yang memiliki mandat berbeda namun saling melengkapi. 

"Komdigi memiliki akses terhadap infrastruktur dan regulasi ruang digital, sementara Polri memiliki kewenangan penegakan hukum. Kolaborasi keduanya berpotensi menciptakan ekosistem penegakan hukum digital yang lebih efektif, terintegrasi, dan responsif," jelas dia.

Agenda kedua yang menjadi perhatian Kapolri, kata Boni adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Haji untuk memastikan keamanan dan kelancaran pelayanan bagi jemaah haji Indonesia tahun 2026.