Anggota DPR Apresiasi Menkomdigi Sikat Konten yang Dinilai Sebarkan Ujaran Kebencian

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 4 Mei 2026 - 09:22 WIB

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi I DPR, Nurul Arifin mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menangani polemik video pernyataan Amien Rais yang dinilai mengandung unsur fitnah dan ujaran kebencian.

Menurut Nurul, tindakan Komdigi yang memilih menurunkan takedown konten tanpa langsung menempuh jalur hukum merupakan langkah yang tepat dan proporsional dalam menjaga ruang digital tetap sehat.

“Langkah Komdigi sudah tepat, yakni melakukan penindakan administratif sesuai kewenangan. Ini penting untuk menjaga ruang publik digital kita tetap kondusif tanpa harus langsung melakukan kriminalisasi,” ujar Nurul dalam keterangannya, Senin, 4 Mei 2026.

Ia juga menilai keputusan yang diambil oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mencerminkan pendekatan yang seimbang antara penegakan aturan dan menjaga iklim demokrasi.

Lebih lanjut, Nurul mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi harus diiringi dengan tanggung jawab, terutama bagi tokoh publik yang memiliki pengaruh besar terhadap opini masyarakat.

“Kebebasan berpendapat memang dijamin, tetapi setiap pernyataan, terutama yang bersifat personal dan sensitif, harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai berkembang menjadi fitnah yang merugikan pihak lain,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa pernyataan politik seharusnya berfokus pada substansi kebijakan dan kepentingan publik, bukan pada isu-isu personal yang tidak didukung oleh bukti yang jelas.

“Diskursus politik kita harus sehat dan berbasis data. Jika tidak, maka yang terjadi adalah degradasi kualitas demokrasi karena ruang publik dipenuhi narasi yang tidak dapat diverifikasi,” lanjut Nurul.

Dalam konteks ini, Nurul juga mengimbau seluruh pihak, baik politisi maupun masyarakat, untuk lebih bijak dalam menyampaikan dan menyebarkan informasi di ruang digital.

“Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga kualitas demokrasi. Jangan sampai kebebasan yang kita miliki justru disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang belum tentu benar,” pungkasnya.