1 week ago
8
Jakarta, VIVA – Pemberantasan judi online yang kini marak dan menyasar banyak pihak, harus diambil tindakan dengan memutus mata rantai operasionalnya. Akses yang mudah membuat judi online masihi berkembang.
Memutus mata rantai ini sempat diutarakan Menkopolkam Budi Gunawan. Anggota Komisi I DPR, Nurul Arifin, menilai memang perlu untuk diputus simpul operasionalnya.
“Kalau simpul-simpul operasionalnya tidak diputus, maka aktivitas ini akan terus berlangsung,” ujar Nurul Arifin kepada wartawan, dikutip Jumat 15 November 2024.
Menko Budi Gunawan sebelumnya mengatakan kalau salah satu strategi yang pemerintah ambil adalah memutus mata rantai judi online. Ini dianggap menjadi pendekatan yang tepat untuk melindungi masyarakat akibat dampak buruk dari judi online ini.
Kolaborasi oleh pemerintah dengan lembaga-lembaga terkait juga dinilai penting. Seperti yang dilakukan pemerintah dengan PPATK dan OJK
"Pengawasan terhadap aliran dana ini penting untuk memastikan bahwa jaringan pelaku kehilangan kemampuan finansialnya," jelasnya.
Dia juga mengingatkan, walau ini menjadi langkah yang dilakukan pemerintah dalam rangka memberantas judi online, tapi perlu diingat juga kalau pelaku kerap kali adaptif. Mereka bisa berpindah-pindah platform, sehingga ini perlu diperhatikan.
"Ini sebabnya pemerintah perlu terus memperbarui teknologi pemantauan dan membangun tim siber yang lebih kuat," tambahnya.
Pendekatan pencegahan menurut Nurul, juga penting untuk mendapat perhatian bersama. Penting untuk terus memberikan pendidikan kepada publik karena ini menjadi investasi jangka panjang. Edukasi tentang risiko sosial dan finansial dari judi online, menurutnya penting juga diberi ke masyarakat.
“Tanpa pemahaman yang memadai, godaan untuk terlibat dalam judi daring akan terus ada,” katanya.
Hal senada juga diutarakan Menkopolkam akan pentingnya pendidikan terhadap bahaya judi online ini. Sehingga membangu kesadaran kolektif dan resistensi komunitas akan godaan aktivitas judi tersebut. Menurut Nurul, perlu juga pelibatan lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan organisasi keagamaan.
“Kalau masyarakat sudah memiliki kesadaran tinggi, pelaku judi daring akan kehilangan pasar utamanya,” tambah politisi Partai Golkar itu.
“Penindakan tegas terhadap aktor utama harus menjadi prioritas. Jangan sampai hanya pelaku kecil yang terkena dampaknya. Kalau aktor besar tetap bebas, ekosistem ini akan terus bertahan,” tegas Nurul, Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat I itu.
Halaman Selanjutnya
"Ini sebabnya pemerintah perlu terus memperbarui teknologi pemantauan dan membangun tim siber yang lebih kuat," tambahnya.
