Banggar DPR Yakin APBN 2026 Tak Akan Jebol, Ini Alasannya!

• 

• Bisnis

Senin, 11 Mei 2026 - 12:15 WIB

Jakarta, VIVA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah yakin bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia akan stabil hingga akhir tahun 2026. 

Hal tersebut dikatakan Said dalam merespons berbagai isu yang belakangan beredar mengenai kondisi APBN yang akan jebol pada akhir tahun.

Ia menilai kritik dan peringatan dari pengamat maupun akademisi justru patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi fiskal negara.

"Kita patut mengapresiasi dan merespons secara bijak berbagai kritik serta alarm kewaspadaan dari para pengamat dan akademisi. Saya memandang hal tersebut sebagai bentuk kepedulian dan rasa sayang. Yang justru perlu dikhawatirkan adalah apabila masyarakat sudah apatis dan enggan menyampaikan pandangan. Situasi seperti itulah yang tidak kita inginkan," ucap Said dalam keterangannya, Senin, 11 Mei 2026.

Politikus PDIP itu menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat signifikan mencapai 5,6 persen. Berbagai faktor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti perdagangan, transportasi hingga pariwisata.

Selain itu, realisasi belanja pemerintah yang lebih cepat dari biasanya juga ikut menopang pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal I 2026, belanja pemerintah tercatat tumbuh 21,81 persen secara tahunan dan berkontribusi sebesar 1,26 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Sejumlah indikator ekonomi juga menunjukkan ketahanan (resiliensi) yang cukup baik, neraca perdagangan masih surplus, USD 5,5 miliar, terjaga positif selama 71 bulan serta pertumbuhan kredit pada perbankan secara umum masih tumbuh positif," kata Said.

Di sisi fiskal, pendapatan negara pada kuartal I 2026 mencapai Rp 574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 394,8 triliun, tumbuh 20,7 persen secara tahunan.

"Memang terdapat selisih antara kurang bayar dan lebih bayar, tetapi dari selisih tersebut pemerintah justru memperoleh surplus kurang bayar sebesar Rp13,38 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih memiliki 'tabungan' pajak," ucap Said.

Said menambahkan, realisasi belanja negara hingga kuartal I 2026 mencapai Rp 815 triliun atau tumbuh 31,4 persen secara tahunan. Sebagian besar berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 610,3 triliun yang digunakan untuk membiayai berbagai program prioritas.

"Bahwa dalam tata kelola program prioritas perlu ada pembenahan, tentu itu harus menjadi catatan buat kementerian, dan badan teknis, terutama Badan Gizi Nasional, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Desa," lanjutnya.