Blak-blakan! KPK Sebut Penegakan Hukum Kasus Pelanggaran Pemilu Belum Optimal

• 

• Berita

• Nasional

Sabtu, 25 April 2026 - 13:01 WIB

Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap penegakan hukum kasus pelanggaran terkait pemilihan umum (pemilu) tingkat nasional maupun daerah belum berjalan optimal.

"Penegakan hukum atas pelanggaran pemilu pun dinilai belum berjalan optimal," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, dilansir dari ANTARA, Sabtu, 25 April 2026.

Budi mengungkap hal tersebut usai KPK melalui kajiannya menemukan adanya indikasi penyuapan kepada penyelenggara pemilu. Penyuapan itu bertujuan untuk memanipulasi hasil elektoral.

"Selain itu, masih terdapat celah pada proses rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu sehingga berpotensi melahirkan penyelenggara yang tidak berintegritas,” tutur dia.

Sebelumnya, Direktorat Monitoring KPK pada 2025 sempat melakukan kajian identifikasi potensi korupsi pada penyelenggara pemilu.

Usai melakukan kajian, KPK mengusulkan lima poin perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu yang diharapkan dapat meminimalkan potensi korupsi.

Pertama, KPK mendorong penguatan integritas penyelenggara pemilu melalui perbaikan mekanisme seleksi, transparansi proses, serta pelibatan publik dalam penelusuran rekam jejak. Upaya ini juga dapat didukung dengan optimalisasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Kedua, penataan ulang proses kandidasi partai politik, antara lain melalui persyaratan minimal keanggotaan serta penghapusan ketentuan yang membuka ruang intervensi elite terhadap calon.

Ketiga, reformasi pembiayaan kampanye, termasuk pengaturan metode dan jenis kampanye serta pembatasan penggunaan uang tunai.

Keempat, penerapan pemungutan dan rekapitulasi suara secara elektronik secara bertahap pada pemilu tingkat nasional dan daerah.

Kelima, penguatan penegakan hukum pemilu dengan memperjelas norma, memperluas subjek hukum menjadi setiap orang sebagai pemberi dan penerima, serta menyelaraskan regulasi pemilu legislatif dan kepala daerah.