Dokumen Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu Wajib Diteken Ketum-Sekjen

• 

• Berita

• Nasional

Kamis, 16 April 2026 - 01:00 WIB

Jakarta, VIVA – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengungkapkan bahwa dokumen pendaftaran partai politik calon peserta pemilihan umum (Pemilu) wajib ditandatangani oleh pimpinan partai tingkat pusat, dalam hal ini ketua umum dan sekretaris jenderal (Sekjen).

"Dokumen pendaftaran harus ditandatangani oleh pimpinan partai tingkat pusat. Pada umumnya, pimpinan yang dimaksud adalah ketua umum dan sekretaris umum, atau sebutan lainnya," kata Komisioner KPU RI Idham Holik di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu.

Hal itu disampaikan Idham seusai menerima audiensi dari Ketua DPP Petiga Muda Peduli, Indra Hakim Hasibuan bersama sejumlah kader Petiga Muda Peduli.

Idham menjelaskan aturan soal dokumen tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat 15 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.

Ia juga mengatakan aturan yang tertuang dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tersebut masih berlaku dan belum mengalami perubahan dalam mekanisme pendaftaran partai politik.

Selain soal tanda tangan pimpinan, audiensi tersebut juga membahas soal pemenuhan syarat keterwakilan 30 persen perempuan dalam struktur kepengurusan partai di tingkat pusat.

Terkait hal itu, Idham menjelaskan bahwa persyaratan tersebut merupakan mandat dari Undang-Undang Partai Politik, khususnya Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 7, sebagai syarat mendapatkan status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.

"Sedangkan untuk kepentingan pendaftaran di KPU, kami mempedomani Pasal 173 ayat 2 huruf e Undang-Undang Pemilu. Norma mengenai keterwakilan perempuan merujuk pada pasal tersebut," tutur Idham.

Sayap pemuda Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Petiga Muda Peduli, mendatangi KPU RI untuk meminta klarifikasi serta kepastian hukum terkait proses administrasi pendaftaran partai politik, khususnya menyangkut keabsahan dokumen kepengurusan.

Indra mengungkapkan adanya dinamika di PPP terkait Surat Keputusan (SK) pengangkatan Plt Ketua DPW di tingkat daerah yang hanya ditandatangani oleh ketua umum dan wakil sekretaris jenderal (wasekjen), bukan oleh sekjen.

Indra juga menyambut baik penjelasan yang diberikan oleh pihak penyelenggara pemilu tersebut.

"Alhamdulillah, tadi sudah dijelaskan berdasarkan Undang-Undang bahwa tertulis jelas harus Ketua Umum dan Sekjen. Penjelasan ini sangat penting untuk menjawab ketidakpastian yang ada selama ini," kata Indra.