Erick Thohir Bakal Merger Pelni dan ASDP Masuk ke Pelindo

• 

• Bisnis

Senin, 4 November 2024 - 19:04 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri BUMN, Erick Thohir, bakal menggabungkan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) alias PT Pelni dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), ke dalam tubuh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

"Kita berencana di Pelindo ini akan kita gabungkan Pelni dan ASDP, supaya menjadi suatu kekuatan besar di laut. Karena kita ini kan negara maritim," kata Erick dalam rapat kerja di Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024.

Karenanya, dengan posisi sebagai negara maritim itu, Erick menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk menjaga sinergi kebijakan antara bidang pelayanan pelabuhan dan sektor pengiriman. Dengan satu koordinasi dan sinergi yang baik antarpara stakeholder terkait, Erick meyakini bahwa hal itu nantinya juga akan turut mendongkrak daya saing Indonesia.

"Kalau kita terpotong-potong antara kebijakan pelabuhan, pengiriman, Pelni dan ASDP itu tidak menjadi satu policy, maka kita akan kalah bersaing," ujarnya.

Erick menegaskan, dampak dari ketidaksinergian antara sektor pelayanan pelabuhan dan pengiriman laut itu tidak main-main. Hal itu misalnya sebagaimana yang terjadi pada kasus membanjirnya produk-produk impor, yang masuk ke Tanah Air dalam beberapa waktu terakhir.

Lebih nahas, membanjirnya produk-produk impor tersebut diakui Erick bahkan sampai berdampak ke para pelaku usaha di Tanah Air, hingga membuat industri dalam negeri termasuk UMKM bertumbangan.

"Ini makanya kita harus mulai punya keberpihakan, soal bagaimana pelabuhan-pelabuhan kita tentukan untuk akses daripada impor. Karena banyak sekali sekarang impor ini juga dumping impor, sehingga membunuh UMKM kita," kata Erick.

Erick berharap langkah menggabungkan Pelni dan ASDP ke dalam Pelindo ini, dapat menjadi jalan keluar bagi permasalahan tersebut. Sebab sebagai negara industri, Erick menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kecolongan dengan banyak masuknya produk luar negeri ke Tanah Air secara ilegal dan tanpa membayar bea masuk.

"Karena kita tidak mungkin menjadi negara yang terus di-dumping. Secara tentunya produksi-produksi luar negeri (masuk) tanpa struktur pajak, dan struktur distribusi yang fairness untuk bangsa kita sendiri," ujarnya.