Gaji Manajer KDMP Dibayar APBN, Purbaya Jamin Tak Akan Tambah Defisit APBN

2 days ago 2

Senin, 11 Mei 2026 - 15:14 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, skema pembayaran gaji untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan dilakukan secara bertahap, dimana sumber anggaran pada dua tahun pertama akan berasal dari APBN.

Namun, Purbaya pun memastikan bahwa pembayaran gaji untuk manajer KDMP itu tidak akan menambah defisit APBN.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kita akhirnya harus bayar selama dua tahun. Itu sebagian dari dana Kopdesnya belum dipakai. Kami masukin situ dulu," kata Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 11 Mei 2026.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa

Photo :

  • [Mohammad Yudha Prasetya]

Dia menambahkan, sumber dana nantinya akan berasal dari pos anggaran yang sudah tersedia sebelumnya, dan bukan dengan membuka alokasi anggaran baru.

"Jadi enggak ada tambahan baru ke APBN, enggak ada tambahan defisit baru. Karena sudah dialokasikan di situ,” ujarnya.

Purbaya menambahkan, plafon pembiayaan dari Himbara untuk mendukung program KDMP, yang dialokasikan sebesar Rp 40 triliun, belum sepenuhnya terserap.

Sehingga menurutnya, ruang anggaran ini bisa digunakan untuk menutup kebutuhan awal anggaran operasional KDMP.

“Pembiayaan Himbara itu kan cicilannya Rp 40 triliun, berarti belum dipakai semua kan, akan di situ mungkin dipakai,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Diketahui, sebelumnya Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani menjelaskan, pihaknya tengah menyiapkan APBN sebagai sumber anggaran untuk memenuhi pembayaran gaji pegawai KDMP pada tahap awal. Skema tersebut disusun untuk menjadi jembatan bagi operasional koperasi sebelum memperoleh pendapatan sendiri.

“Untuk dua tahun pertama, itu akan diupayakan dari APBN,” ujarnya. (Ant).

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya Jamin Tak Akan Ada Tax Amnesty Lagi Selama Dirinya Jadi Menteri Keuangan

Selain menimbulkan kerentanan bagi pegawai pajak, Purbaya juga menilai program tax amnesty itu justru akan menimbulkan ketidakpastian bagi kalangan para pelaku usaha.

img_title

VIVA.co.id

11 Mei 2026

Read Entire Article
Sindikasi | Jateng | Apps |