Hormati Pertemuan PGI-HKBP dan JK, Publik Diajak Hindari Polarisasi

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 4 Mei 2026 - 23:00 WIB

Jakarta, VIVA - Kunjungan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Jacklevyn Manuputty dan Pendeta Victor Tinambunan dari Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), ke rumah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla beberapa waktu lalu menuai respons yang beragam dari masyarakat.

Merespons beragam tanggapan dari publik, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) menghormati sikap yang diambil pimpinan PGI dan HKBP. Mereka menilai bahwa langkah dialog tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga komunikasi yang konstruktif serta meredakan potensi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Sehingga, seluruh pihak terkhusus umat Kristen diharapkan dapat menyikapinya dengan tenang dan bijak. Hal itu diungkap kuasa hukum GAMKI, Saddan Sitorus.

“GAMKI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga etika dalam menyampaikan pendapat serta tidak melakukan serangan personal terhadap pihak mana pun. Ruang publik harus dijaga agar tetap sehat, rasional, fokus membahas substansi, dan tidak terjebak pada polarisasi,” kata dia, Senin, 4 Mei 2026.

Lebih lanjut, GAMKI menegaskan pentingnya menghormati proses yang sedang berjalan, baik melalui jalur hukum ataupun pendekatan dialog, sebagai bagian dari prinsip negara hukum yang harus dijunjung bersama.

“Laporan yang dilakukan GAMKI bersama lembaga-lembaga lainnya bagian dari meluruskan sesuatu yang keliru. Karena ucapan Bapak Jusuf Kalla bisa disalahartikan bukan saja oleh umat Kristen, tetapi juga agama lainnya. Hal ini yang ingin kita koreksi dan luruskan,” katanya.

Kalaupun ceramah JK disampaikan dalam konteks konflik Poso dan Ambon, kata Saddan, menurutnya hal itu tidak bisa dijadikan bersifat umum untuk kalangan masyarakat Kristen di seluruh Indonesia bahkan dunia. Sebab, lanjutnya, konflik Poso dan Ambon disebut tidak mewakili keseluruhan fakta sosial di tengah pemeluk agama masing-masing.

GAMKI menilai pendekatan melalui jalur hukum ini sebagai bentuk antisipasi terjadinya polarisasi di masyarakat. Pasalnya, kata dia, jika persoalan ini dibiarkan, maka akan menjadi kegaduhan yang berkepanjangan di ruang publik. Karena itu, lanjut Saddan, laporan puluhan organisasi ke kepolisian beberapa waktu lalu, sebagai antisipasi munculnya gaduh di masyarakat.