Ibas Dorong Sinergi Lembaga dan Peran Mahasiswa Jawab Tantangan Hukum Kontemporer

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 13 April 2026 - 22:42 WIB

Jakarta, VIVA – Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan pentingnya pemahaman ketatanegaraan yang tidak hanya berhenti pada aspek struktural, tetapi juga menyentuh dimensi tanggung jawab dan kepercayaan publik.

Hal tersebut diungkapkan Ibas dalam Seminar Kebangsaan di Kompleks DPR/MPR RI bersama ratusan mahasiswa hukum dan dosen dari Universitas Pendidikan Ganesha.

Ia menegaskan bahwa ketatanegaraan tidak hanya berbicara soal lembaga, melainkan tentang kepercayaan. 

“Tanpa kepercayaan, hukum menjadi teks. Dengan kepercayaan, hukum menjadi kekuatan,” ujar Ibas dalam keterangannya, Senin, 13 April 2026.

Lebih lanjut, Ibas menguraikan peran DPR RI yang mencakup tiga fungsi utama, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran, yang dijalankan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

Namun, ia mengakui berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari kompleksitas hukum, judicial review terhadap undang-undang, hingga tekanan politik dan tingginya ekspektasi publik. 

“Kami bekerja dalam dinamika yang tidak mudah, tetapi semua itu harus tetap diarahkan untuk kepentingan rakyat,” jelasnya.

Ibas menyampaikan sejumlah solusi strategis. Pertama, pentingnya transparansi dalam proses legislasi dan pengelolaan isu di parlemen. Kedua, peningkatan pelibatan publik, khususnya generasi muda sebagai 'agent of change', agar proses demokrasi semakin inklusif. 

Ketiga, menjaga keberanian moral para legislator untuk tetap berpihak pada kebenaran dan kepentingan rakyat, meskipun menghadapi tekanan politik. Ia menegaskan bahwa parlemen harus menjadi ruang partisipatif yang terbuka dan akuntabel.

Ia menyoroti tantangan hukum kontemporer yang semakin kompleks, termasuk dinamika hukum internasional, konflik global, serta perkembangan teknologi dan digitalisasi. 

Ia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, membawa peluang sekaligus tantangan baru dalam aspek hukum, seperti kejahatan siber dan perlindungan data. 

Ibas menegaskan bahwa data akan menjadi penentu arah kebijakan dan kekuatan global ke depan. “Siapa yang menguasai data, mereka yang akan menguasai dunia,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara lembaga negara dan dunia pendidikan melalui implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ia mendorong mahasiswa untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi mitra strategis dalam mengawal kebijakan publik secara kritis dan konstruktif.