Impor Ilegal Dituding Jadi Biang Kerok PHK Ratusan Ribu Buruh Tekstil, Wamenaker Buka Suara

• 

• Bisnis

Jumat, 20 Desember 2024 - 14:43 WIB

Jakarta, VIVA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menyoroti keluhan dari pihak Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI), yang menyatakan bahwa impor ilegal telah ikut memperparah kondisi di industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Dia pun mengajak semua pihak mencari tahu kebenaran dari apa yang dikeluhkan pihak APSyFI tersebut, dan melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Selain itu, langkah kerja sama dengan para stakeholder terkait lainnya juga perlu dilakukan, guna mengatasi masalah tersebut.

"Atas keluhan APSyFI, semua pihak sebaiknya bijaksana dan mencari tahu apakah keluhan ini benar atau tidak. Kalau benar, maka perlu kerja sama semua pihak. Sebab impor ilegal menyangkut kehidupan buruh," kata Immanuel dalam keterangannya, Jumat, 20 Desember 2024.

Wamenaker mengatakan, pihaknya tidak mempunyai wewenang untuk menindak masalah yang dikeluhkan APSyFI. Sebab, Kementerian Ketenagakerjaan hanya mengurusi pekerja/buruh.

"Kami hanya bisa mengatakan, keluhan APSyFI pantas dicermati semua pihak. Kalau salah kita pantas mengingatkan APSyFI. Tetapi kalau benar, semua pihak perlu bekerja sama untuk mengakhiri impor illegal yang melemahkan lapangan kerja," ujarnya.

Diketahui, sebelumnya Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta mengungkapkan, sepanjang dua tahun terakhir impor ilegal telah membanjiri pasar domestik. Bahkan hingga tahun 2024, sebanyak 60 pabrik telah tutup dan mengakibatkan 250.000 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Menurutnya, saat COVID-19 sedang melanda dunia pada 2021 silam, impor dari China sempat dihentikan. Namun ketika kebijakan lock down berakhir dan impor dari China dibuka kembali, produk ilegal pun kembali membanjiri pasar.

"Impor ilegal bukan hanya melemahkan TPT, tetapi juga industri petrokimia bahan baku utama tekstil, yaitu Purified Terephtalic Acid (PTA). Kondisi ini memicu memasuki de-industrialisasi," ujarnya.

Bahkan beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah mengumumkan kinerja Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan.

"Dalam kurun waktu 4-11 November 2024 saja, berhasil melakukan 283 kali penindakan penyelundupan berbagai komoditas seperti tekstil, mesin, elektronik, rokok, minuman keras, narkotika dan lain-lain,"ujar Budi Gunawan.