2 hours ago
1
Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis pejabat negara di kabinet Merah Putih era pemerintahan Prabowo Subianto yang sudah menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK menyebut ada menteri yang hartanya mencapai Rp5,4 triliun.
Figur itu adalah Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri. Dia tercatat dalam unggahan website LHKPN, memiliki harta kekayaan sebanyak Rp5.435.833.014.169 atau Rp5,4 triliun.
Widiyanti punya aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp152.028.275.000. Tanah dan bangunan itu tersebar di wilayah Jakarta Selatan.
Kemudian, Widiyanti juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp19.463.000.000. Dalam catatan LHKPN, Widyanti memiliki deretan mobil seperti Mercedes Benz S63 tahun 2014, Toyota Vellfire 3.5 AT Tahun 2011, Bentley Continental GT Tahun 2011, Land Rover Range Rover 5.0 Autobiography A/T Tahun 2013.
Pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto
Photo :
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Selain itu, ada Bentley Flying Spur W12 Tahun 2022, Lexus LM350H Tahun 2024, dan Lexus LS500H Tahun 2024.
Widiyanti juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 43.814.169.039, surat berharga Rp 5.075.638.855.071.
Dia juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp67.168.797.235. Harta lainnya sebanyak Rp5.435.833.014.169 dan tanpa memiliki utang.
Sebelumnya, KPK menyampaikan 123 pejabat Kabinet Merah Putih sudah menyetorkan LHPKN. Banyak pejabat kabinet era Prabowo yang setor LHKPN jelang jatuh tempo.
"Dari 124 ini, 123-nya sudah dilantik 21 Oktober makanya jatuh temponya sekarang," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Selasa 21 Januari 2025.
Pahala menjelaskan ada pejabat negara yang menyetorkan LHKPN dengan nominal harta paling tinggi senilai Rp5,4 triliun. Angka harta kekayaan tersebut merupakan hasil update pejabat negara dari harta kekayaan sebelumnya.
"Nah, yang paling tinggi dari yang reguler yang dulu sudah pernah menyampaikan itu Rp2,6 triliun. Tapi, yang baru diangkat itu Rp5,4 triliun," jelas Pahala.
Menurut Pahala, ada 65 pejabat kabinet yang melaporkan LHKPN dengan Rp187 miliar.
"Rata-rata yang reguler itu sekitar Rp187 miliar. Jadi, 65 orang yang pernah masukin LHKPN itu rata-rata Rp187 miliar. Yang khusus relatif lebih tinggi karena rata-rata Rp227 miliar," sebutnya.
Kemudian, dia mengatakan saat ini pejabat kabinet yang sudah menyetorkan LHKPN sudah tercantum dalam website elhkpn.kpk.go.id.
Halaman Selanjutnya
"Dari 124 ini, 123-nya sudah dilantik 21 Oktober makanya jatuh temponya sekarang," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Selasa 21 Januari 2025.
