Isu Mark Up Harga Sepatu Sekolah Rakyat, Gus Ipul: Bukan Zamannya Lagi Otak-atik APBN

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 6 Mei 2026 - 15:16 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara soal isu mark up atau penggelembungan harga sepatu siswa Sekolah Rakyat yang viral di media sosial beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan pihaknya sudah bertekad untuk tidak melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan anggaran. Hal itu sebagai tindaklanjut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami sudah bertekad menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk tidak melakukan penyimpangan, tidak otak-atik anggaran, tidak korupsi karena sudah bukan zamannya lagi otak-atik APBN, anggaran di dalam kementerian, kongkalikong," kata Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Rabu, 6 Mei 2026.

Gus Ipul mengatakan bahwa dirinya akan melaporkan jika ada pelanggaran yang terjadi dalam pengadaan barang untuk Sekolah Rakyat. Ia menegaskan bahwa Kemensos selalu dilakukan audit oleh BPK dan BPKP terkait pengadaan barang.

"Itu komitmen kami, itu kita jaga sampai hari ini. Jika ada pelanggaran tentu kami akan menjadi pihak pertama yang melaporkan ke aparat penegak hukum," kata Gus Ipul. 

"Di dalam proses-proses pengadaan barang jasa seperti ini kami juga setiap tahun diaudit oleh BPKP, diaudit oleh BPK," sambungnya.

Di sisi lain, ia menambahkan pengadaan sepatu yang viral beberapa waktu lalu merupakan bantuan Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa.

"Yang viral kemarin itu beritanya tentang pengadaan sepatu di Sekolah Rakyat, tapi fotonya saya sedang bersama Bu Khofifah menyerahkan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat di Malang, Jawa Timur, di mana sepatu itu adalah pemberian dari Gubernur Jawa Timur untuk siswa Sekolah Rakyat Jawa Timur," ucapnya.

"Jadi memang ini program khususnya Ibu Gubernur untuk siswa Sekolah Rakyat Jawa Timur, bukan sepatu yang dari Kementerian Sosial. Beda barang," sambungnya.

Gus Ipul menjelaskan sepatu yang menjadi bagian dari pengadaan Kemensos memiliki spesifikasi berbeda, yakni sepatu PDL (Pakaian Dinas Lapangan).

Terkait proses pengadaan, ia memastikan bahwa seluruh tahapan dilakukan secara terbuka dan transparan. Mulai dari perencanaan anggaran hingga proses lelang, semua dapat diikuti dan diawasi oleh publik.