Jumlah Membengkak, Dedi Mulyadi Setop Beri Kompensasi Warga Terdampak Tambang Parungpanjang

• 

• Berita

• Nasional

Kamis, 7 Mei 2026 - 10:41 WIB

VIVA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons aksi ribuan warga Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang terdampak penutupan aktivitas tambang di wilayah tersebut. 

Massa sebelumnya melakukan aksi massa di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin, 4 Mei 2026, menuntut pembukaan kembali tambang resmi yang ditutup operasionalnya oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Menurut Dedi, ribuan warga itu menggelar aksi karena kompensasi yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak sesuai komitmen awal. Di mana sebelumnya, Pemprov Jabar menjanjikan kompensasi penutupan sementara tambang untuk tiga bulan. Namun dalam perjalanannya, hanya diberikan satu bulan.

Bukan tanpa alasan, Dedi menjelaskan dasar pemberian kompensasi penutupan tambang hanya diberikan satu bulan, setelah pihak pemprov menerima perubahan daftar penerima yang membengkak dari 3 ribu menjadi 18 ribu orang berdasarkan usulan kepala desa setempat.

"Kalau 18 ribu tidak diberi, maka akan begini, akan begini, begini. Sehingga kan tadinya saya menghitung bahwa kalau 3 ribu dikasih misalnya Rp3 juta, maka itu 6 bulan cukup. Diberikan kompensasi tiap bulan. Tetapi kan yang mengajukannya 18 ribu, sehingga alokasi untuk yang 6 bulan itu hanya diberikan sekali," kata Dedi di Kota Bandung, Rabu, 6 Mei 2026

Maka dari itu, lantaran semua warga dimasukkan ke dalam daftar penerima, padahal bukan pekerja tambang, akhirnya Pemprov Jabar membatasi pemberian kompensasi hanya satu kali.

"Karena jumlahnya itu dimasukkan semua, semua warga yang kerja tambang dan tidak kerja tambang dimasukkan harus menerima. Ya, kita penuhi," ujarnya

Tolak Buka Izin Tambang

Sementara menanggapi desakan pembukaan kembali tambang, Dedi menegaskan persoalan ini bukan sekadar soal pekerjaan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kualitas hidup masyarakat luas, khususnya di jalur Parungpanjang.

Baginya, aktivitas tambang sebelumnya menimbulkan dampak panjang bagi warga, mulai dari kemacetan ekstrem hingga gangguan kesehatan.

"Yang dipikirkan adalah jalur Parungpanjang yang dilewati itu adalah masyarakat kita juga, yang harus dilindungi agar nyaman ketika sekolah, agar nyaman bepergian ke kantor, agar nyaman ketika pergi ke rumah sakit," ungkapnya

Ia menggambarkan penderitaan warga yang harus pulang larut malam akibat kemacetan, hingga dampak kesehatan yang bahkan berujung kematian.