7 hours ago
1
Jakarta, VIVA – Pemilik biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour, Khalid Zeed Abdullah Basalamah atau Khalid Basalamah menyebut dirinya sebagai korban kasus dugaan korupsi kuota haji.
Hal tersebut ditegaskan Khalid saat menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Kamis, 23 April 2026.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Khalid awalnya bercerita, dirinya berkomunikasi dengan PT Muhibbah di Pekanbaru. Kata Khalid, Uhud Tour menyediakan jasa haji furoda. Namun, PT Muhibbah menawarkan kuota haji khusus.
"Tadinya PT Zahra ini murni furoda. Kemudian datanglah, sudah kami bayar hotelnya di sana, sudah kami bayar visanya, nah tiba-tiba datang PT. Muhibbah ini nawarkan dengan alasan visa resmi. Makanya kami semua terdaftar di PT Muhibbah dan sudah kami serahkan semua ke pihak KPK data itu," kata Khalid kepada wartawan, dikutip Jumat, 24 April 2026.
Dalam kesempatan itu, Khalid juga menegaskan dirinya tidak pernah berinteraksi dengan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas maupun eks Stafsusnya Gus Alex.
"Jadi kami cuma sampai di situ, kami tidak pernah tahu masalah Kementerian Agama, stafnya, nggak pernah kami interaksi sama sekali," ucap dia.
"Sebab itu makanya saya bahasakan kami korban," jelas Khalid.
Sebelumnya diberitakan, Khalid Basalamah rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus korupsi kuota haji.
Khalid Basalamah mengaku dirinya diperiksa dengan kapasitas sebagai ketua asosiasi haji.
"Saya dipanggil sebagai saksi, dipanggil kapasitasnya sebagai Ketua Asosiasi Mutiara Haji," kata Khalid kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 23 April 2026.
Dia juga mengaku telah mengembalikan uang senilai Rp8,4 miliar kepada KPK terkait kasus ini.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Jadi PT Muhibbah mengembalikan dana kepada kami, kami pun tidak tahu uang apa. Jumlahnya sekitar Rp8,4 miliar kan gitu. Dikembalikan," jelas dia.
Lebih lanjut, Khalid menjelaskan, uang tersebut dikembalikan dari PT Muhibbah, pihak yang menawarkan keberangkatan haji kepada biro travel Khalid.
PKB soal Usulan KPK Capres Berasal dari Kader Parpol: Pikiran Menarik
KPK mengusulkan capres, cawapres hingga calon kepala daerah berasal dari sistem kaderisasi partai politik (parpol) dan perlu menjadi kader dalam waktu tertentu.
VIVA.co.id
24 April 2026
