Latar Belakang Para Pelaku Dugaan Pelecehan FH UI: Anak Anggota Polisi, TNI, Dekan, hingga Pemilik Firma Hukum

• 

• Berita

• Nasional

Selasa, 14 April 2026 - 18:26 WIB

Depok, VIVA – Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) terus menyita perhatian publik. Selain substansi perkara yang dinilai serius, sorotan juga mengarah pada latar belakang para terduga pelaku yang disebut-sebut memiliki relasi dengan sejumlah figur berpengaruh.

Perkembangan terbaru mengungkap bahwa beberapa mahasiswa yang diduga terlibat dalam percakapan bermuatan pelecehan seksual di grup chat internal memiliki koneksi keluarga maupun jaringan sosial yang cukup kuat. 

Fakta ini memunculkan kekhawatiran publik terkait independensi dan transparansi proses penanganan kasus di lingkungan kampus.

Salah satu nama yang menjadi perhatian adalah mahasiswa berinisial MKA. Ia dikabarkan merupakan anak dari seorang anggota kepolisian. Informasi ini kemudian memicu kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan dalam proses penegakan disiplin maupun hukum terhadap para terduga pelaku.

Selain itu, RBS disebut memiliki latar belakang keluarga yang berkaitan dengan institusi militer, yakni TNI. Keterkaitan ini menambah sensitif isu yang berkembang di masyarakat, terutama terkait dugaan adanya kemungkinan perlindungan terhadap pihak-pihak tertentu.

Nama lain yang turut disorot adalah MT, yang dikaitkan dengan firma hukum ternama ABNR Counsellors at Law. Di sisi lain, PDP disebut berasal dari keluarga pemilik firma hukum Priambodo Patria & Co. 

Kedua latar belakang tersebut semakin memperkuat persepsi publik bahwa sebagian terduga pelaku memiliki akses terhadap jejaring profesional yang luas.

Relasi dengan lingkungan akademik pun tak luput dari perhatian. MNA disebut memiliki hubungan dengan seorang dekan di fakultas lain. Sementara itu, IK dikabarkan dekat dengan Wakil Dekan I FH UI. Bahkan, SP disebut sebagai keponakan dari dekan.

Berbagai fakta tersebut memperbesar tekanan publik agar pihak kampus dan otoritas terkait dapat menangani kasus ini secara objektif dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi.

Adapun kasus ini bermula dari percakapan dalam sebuah grup chat internal mahasiswa yang berisi konten bernuansa seksual dengan membahas mahasiswi lain. Percakapan tersebut kemudian tersebar luas di media sosial dan memicu reaksi keras dari publik.