Lulusan Membeludak, Kemendiktisaintek Sebut Profesi Dokter Bakal Oversupply di 2028

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 27 April 2026 - 10:57 WIB

VIVA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengungkap bahwa sarjana lulusan program studi Kedokteran di Indonesia bakal oversupply di tahun 2028.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Universitas Udayana, Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis, 23 April 2026.

Menurut Sukoco, perguruan tinggi di Indonesia saat ini banyak yang menerapkan strategi market driven untuk menjaring mahasiswa, yakni program studi yang dinilai paling menarik minat calon mahasiswa maka akan dibuka sebanyak-banyaknya, sehingga terjadi oversupply atau kelebihan lulusan.

"Saya bisa ngecek juga misalnya tahun 2028 itu sebenarnya kita sudah oversupply dokter, kalau misalnya ini dibiarkan," kata Munir Sukoco dikutip dari siaran ulang Youtube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Senin.

Oversupply ini terjadi, terang Sukoco, merujuk standar minimal World Bank. Dimana World Bank menggunakan indikator jumlah dokter per 1.000 orang penduduk sebagai standar untuk mengukur persebaran dan kepadatan tenaga medis. 

Ditambah lagi terjadi maldistribusi dan ketidakseimbangan distribusi dokter di masing-masing daerah. "Oversupply dokter itu kalau misalnya kita pakai standar minimal dari World Bank," ujarnya 

Hapus Prodi Tak Relevan

Sebelumnya, Munir Sukoco mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) berencana menutup sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri dan pertumbuhan ekonomi di masa depan. 

Rencana ini digulirkan dengan melihat fenomena bahwa ada sekitar 1,9 juta generasi muda lulusan sekolah -- dimana 1,7 juta diantaranya merupakan lulusan sarjana dan diploma, namun kesulitan mencari pekerjaan karena  latar belakang pendidikan yang tidak cocok dengan peluang kerja yang ada.

"Nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi," kata Badri dikutip dari siaran ulang Youtube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Senin. 

Badri menyoroti kenyataan bonus demografi yang harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni dan adaptif dengan pertumbuhan ekonomi ke depan.