MAKI Bakal Ambil Langkah Ini soal Kasus Dugaan Korupsi di Mempawah

• 

• Berita

• Nasional

Kamis, 7 Mei 2026 - 17:44 WIB

Jakarta, VIVA – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyoroti sengkarut kasus dugaan korupsi proyek Jalan Sebukit Rama-Sei Sederam di Kabupaten Mempawah. Ia menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lambat dalam menangani kasus tersebut.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menegaskan pihaknya akan mengambil langkah hukum apabila perkara tersebut berpotensi mandek. Boyamin mengatakan, pihaknya tak segan melakukan upaya hukum praperadilan agar terdapat kejelasan dalam penanganan kasus tersebut.

"Kalau nanti mangkrak ya akan saya laporkan ke Dewan Pengawas KPK maupun saya gugat praperadilan. Apalagi ini sudah penyidikan, harusnya cepat," ucap Boyamin kepada wartawan, Kamis, 7 Mei 2026.

Ia menilai keterlambatan penanganan perkara berisiko memunculkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah. Maka itu, ia mengingatkan KPK untuk segera melanjutkan perkara tersebut.

"Terutama ketika perkara menyangkut pejabat publik aktif yang masih menjalankan pemerintahan," kata dia.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang heran lambatnya proses penghitungan kerugian negara dalam perkara proyek jalan tersebut.

"Memang duitnya berapa triliun sih? Susah banget ngitungnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Saut menegaskan KPK perlu segera menunjukkan progres konkret agar tidak muncul persepsi publik bahwa penanganan perkara yang berkaitan dengan elit politik berjalan lambat dan tidak transparan.

"Kejar sampai dapat lah, kalau ndak negara kan rugi," imbuhnya.

Aktivis Aliansi Kehendak Rakyat (Akhera), Heru Purwoko, menilai pengadaan sewa mobil dinas gubernur tersebut tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola keuangan daerah. 

“Pengadaan sewa mobil dinas gubernur Kalbar sama sekali tidak bermanfaat untuk masyarakat dan akan menjadi celah terjadinya korupsi yang dapat menimbulkan potensi kerugian keuangan daerah,” ujar Heru.
 
Ia menilai polemik tersebut seharusnya dapat dicegah sejak awal apabila pemerintah daerah memiliki sensitivitas terhadap kondisi sosial dan fiskal masyarakat Kalimantan Barat. 

“Jangan sampai hal ini menjadi polemik di masyarakat dan menjadi perhatian khusus dari KPK maupun 
Kejaksaan Agung,” kata dia.