MPR Nonaktifkan Juri dan MC Lomba Cerdas Cermat di Kalbar

• 

• Berita

• Nasional

Selasa, 12 Mei 2026 - 14:48 WIB

Jakarta, VIVA – MPR RI meminta maaf terkait polemik Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang belakangan viral.

Permintaan maaf tersebut diunggah melalui akun media sosial instagram resmi @mprgoid pada Selasa, 12 Mei 2026.

"MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dewan juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat," tulisnya.

Tak hanya itu, MPR juga menonaktifkan dewan juri dan MC pada acara cerdas cermat tersebut. MPR juga bakal mengevaluasi kegiatan tersebut secara menyeluruh.

"Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan dewan juri dan MC pada kegiatan LCC ini," tulisnya.

MPR menyatakan lomba cerdas cermat harus menjunjung sportivitas dan keadilan. MPR menyatakan dewan juri harusnya objektif. Maka itu, MPR akan melakukan evaluasi terhadap seluruh aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk sistem penilaian.

"MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaannya ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel," tambahnya.

Sebelumnya, Viral di media sosial, babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat viral di media sosial dan memicu perdebatan luas lantaran keputusan juri yang dianggap tidak adil hingga disebut “dzolimi” oleh netizen.

Video yang diunggah akun YouTube resmi MPR RI (MPRGOID) memperlihatkan adanya perbedaan penilaian terhadap dua jawaban yang secara substansi dinilai sama. Insiden itu langsung menuai reaksi keras dari kalangan pendidik, siswa, hingga masyarakat yang menilai objektivitas dalam perlombaan pendidikan harus dijaga dengan serius.

Dalam video tersebut, moderator membacakan pertanyaan terkait mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melibatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).