1 week ago
6
Jakarta, VIVA – Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gede Edy Prasetya menyebut, Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa menjadi alternatif pembiayaan menggantikan pinjaman online (pinjol).
Gede mengatakan, berdasarkan laporan Bank Dunia program KUR telah berhasil menjangkau banyak peminjam berulang dan membantu mereka masuk ke sektor keuangan formal.
"Bank Dunia menyebutkan bahwa KUR menjangkau banyak peminjam pengulang, membantu mereka memasuki sektor keuangan formal, dan kemudian KUR menggantikan pinjaman komersial dan mudah-mudahan juga nanti pinjol," kata Gede dalam acara Menuju Satu Dekade KUR di Kantor Kemenko Perekonomian pada Rabu, 13 November 2024.
Untuk itu, Gede berharap agar KUR dapat menjadi solusi pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini terjebak dalam pinjaman online ilegal dengan bunga tinggi.
Ilustrasi Pinjol Tanpa KTP
Photo :
- freerangestock.com
"Jadi mudah-mudahan nanti juga kalau ini bisa dilakukan dengan baik barangkali nanti yang namanya pinjol mudah-mudahan juga bisa kita bantu untuk bisa menyelesaikan permasalahannya," jelasnya.
Dia menekankan, pentingnya pengembangan KUR yang efektif untuk menawarkan solusi keuangan yang lebih aman dan terjangkau bagi masyarakat. Hal ini sekaligus mengurangi risiko dari pinjaman online ilegal.
Selain memperluas akses ke KUR, pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap program ini. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa KUR dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, serta melindungi konsumen dari potensi penyalahgunaan atau penipuan dalam penyaluran kredit.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BRI. (ilustrasi)
Adapun untuk tingkat kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) KUR saat ini berada di angka 2,19 persen. Ia membantah klaim yang menyebutkan bahwa NPL KUR mencapai 5 persen.
"NPL kita saat ini adalah 2,19 persen. Jadi kemarin ada isu yang mengatakan 5 persen itu tidak benar. Jadi kalau catatan kami atau data statistik kami menunjukkan angkanya 2,19 persen," katanya.
Menurutnya, angka NPL yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa program KUR dikelola dengan baik, dan memiliki tingkat risiko yang terkendali.
Halaman Selanjutnya
Selain memperluas akses ke KUR, pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap program ini. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa KUR dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, serta melindungi konsumen dari potensi penyalahgunaan atau penipuan dalam penyaluran kredit.
