Pemerintah Mau Terbitkan SKB, Beri Kepastian Bayar 11 Juta PBI BPJS

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 15 April 2026 - 21:41 WIB

Jakarta, VIVA – Pemerintah siap menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BPJS Kesehatan untuk memberikan payung hukum serta kepastian pembayaran klaim bagi 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sedang masa transisi penonaktifan. 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa SKB tersebut dirancang agar rumah sakit tidak ragu memberikan layanan dan BPJS Kesehatan memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan pembayaran. 

"Tadi saya sudah berdiskusi dengan Pak Mensos dan Pak Dirut BPJS, kita akan buat SKB bertiga. Jadi BPJS kalau ada yang dari berapa 11 atau 8 juta itu datang, kan harus dilayani rumah sakit itu wewenang saya kan. Kemudian seluruh rumah sakit nanti Pak Dirut BPJS akan kita sarankan membayar. Nah untuk melindungi Dirut BPJS, saya sama Mensos di surat SKB nya pasti akan membayar premi-nya," kata Menkes Budi dalam keterangannya, Rabu, 15 April 2026.

Budi menjelaskan bahwa anggaran senilai Rp46 triliun untuk PBI JKN berada di kementeriannya, namun otoritas penentuan data peserta berada di Kementerian Sosial. 

Dengan begitu melalui SKB ini Kementerian Sosial akan memberikan otorisasi kepada Kementerian Kesehatan untuk mencairkan pembayaran premi kepada BPJS Kesehatan bagi peserta PBI yang diaktifkan kembali.   

Dalam rapat yang penuh dinamika itu selama sekitar enam jam dari siang-malam itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengonfirmasi langkah tersebut dan menyatakan pihaknya juga segera memproses Surat Keputusan (SK) penetapan reaktivasi bagi peserta yang membutuhkan layanan medis mendesak agar mereka tercatat kembali sebagai penerima manfaat. 

"Siap.. diterbitkan penetapan segera. Namanya surat penetapan. Reaktivasi itu kemudian ditetapkan sebagai penerima manfaat. Iya, SK," kata Saifullah menegaskan.

Penerbitan SKB merupakan solusi yang diberikan pemerintah juga untuk kepastian kepada pihak rumah sakit maupun fasilitas kesehatan bahwa BPJS Kesehatan akan membayar klaim berobat bagi pasien PBI JKN yang sedang masa transisi penonaktifan.

Kebijakan tersebut menjadi krusial karena selama masa transisi yang berlangsung beberapa bulan terakhir belum ada ketentuan yang mengikat sehingga menurut para anggota Komisi IX DPR mereka menerima banyak keluhan dari pasien, pimpinan rumah sakit, dan tenaga kesehatan.