Perry Warjiyo Ungkap Penempatan Duit Pemerintah Rp200 T di Himbara Sejalan dengan Kebijakan BI

• 

• Bisnis

Rabu, 17 September 2025 - 19:35 WIB

Jakarta, VIVA – Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, merespons langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memutuskan untuk mengalihkan dana pemerintah senilai Rp200 triliun dari BI kelima bank milik negara. Ia mengatakan, pihaknya menyambut baik keputusan tersebut.

“Kami menyambut baik kebijakan fiskal yang lebih ekspansif, termasuk tadi adalah pemindahan dana pemerintah yang semula ada di Bank Indonesia kepada perbankan untuk menambah likuiditas,” kata Perry dalam konferensi pers pada Rabu, 17 September 2025.

Menurut Perry, kebijakan Purbaya ini sejalan dengan arah kebijakan BI yang pro pertumbuhan. “Pandangan kami, itu memperkuat injeksi likuiditas yang sudah kami lakukan," ujarnya.

"Semua kebijakan kami di BI memang telah all out untuk pro-pertumbuhan dengan tetap menjaga stabilitas,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui, sejak tahun lalu, BI telah melakukan berbagai langkah akomodatif, termasuk menurunkan suku bunga acuan sebanyak enam kali hingga mencapai 4,75% pada September 2025. 

Selain itu, BI juga melakukan ekspansi likuiditas dengan memangkas penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal tahun menjadi Rp716,62 triliun per 15 September 2025.

Perry menambahkan, kebijakan makroprudensial juga terus diperkuat melalui insentif likuiditas (KLM). Hingga pekan pertama September 2025, insentif KLM tercatat mencapai Rp384 triliun. 

Dana tersebut dialokasikan ke berbagai kelompok bank, mulai dari BUMN dan BUSN masing-masing Rp170 triliun, BPD Rp38,5 triliun, hingga kantor cabang bank asing Rp5,7 triliun.

“Kami menyambut baik paket program pemerintah yang baru diumumkan, termasuk rencana ekspansi kebijakan fiskal,” ujar Perry.

Di lain sisi, Menkeu Purbaya menekankan agar bank penerima dana Rp200 triliun tersebut tetap berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. Dana itu dibagi antara Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, serta BSI Rp10 triliun. 

“Perbankan cukup pintar harusnya. Kalau mereka kasih pinjaman enggak hati-hati jadi NPL (Non-Performing Loan), ya harusnya mereka dipecat,” tegas Purbaya.

Dengan kebijakan fiskal ekspansif pemerintah yang disambut positif oleh BI, diharapkan penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif akan meningkat signifikan.