Polemik Kejurnas Karate 2026, PB Lemkari Layangkan Somasi ke PB FORKI

• 

• Sport

Senin, 11 Mei 2026 - 20:10 WIB

VIVA – Situasi kurang nyaman mewarnai dunia karate nasional jelang dan selama pelaksanaan Kejurnas Karate Piala Ketua Umum PB FORKI IV 2026 di Bandung. PB Lemkari yang dipimpin Sahbirin Noor resmi melayangkan somasi kepada PB FORKI pada Senin 11 Mei 2026.

Langkah tersebut diambil setelah PB Lemkari menilai adanya persoalan administratif dan organisasi yang berdampak langsung terhadap keikutsertaan atlet mereka di ajang nasional tersebut.

Dalam keterangannya, PB Lemkari menyebut sebanyak 38 karateka binaan mereka gagal tampil di Kejurnas karena terkendala proses pendaftaran yang menggunakan akses password anggota PB FORKI. Menurut mereka, akses tersebut justru diberikan kepada pihak lain yang disebut mengatasnamakan Lemkari.

Akibat situasi itu, para atlet yang sudah menjalani persiapan panjang akhirnya tidak bisa bertanding di kejuaraan nasional.

Sehari sebelum pertandingan dimulai, manajer tim, pelatih, ofisial, dan sejumlah atlet PB Lemkari mendatangi tim keabsahan kejuaraan untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut.

"Tim Keabsahan diduga sudah diatur oleh pihak yang mengatasnamakan Lemkari. Termasuk Ketua Bidang Pertandingan. Jadi ada upaya pemblokiran kepada Lemkari sah dengan memasang orang-orang mereka," ungkap PB Lemkari dalam keterangannya.

"Bahkan pihak yang mengatasnamakan Lemkari tersebut mengeluarkan SK yang isinya nama-nama atlet, pelatih, ofisial dan manajer yang direkomendasikan dan ditandatangani oleh pihak mereka," tambahnya.

PB Lemkari kemudian mengirimkan surat keberatan sekaligus somasi kepada PB FORKI. Selain itu, mereka juga melaporkan sejumlah pihak ke Polda Jawa Barat terkait dugaan penggunaan nama organisasi secara tidak sah.

Di tengah polemik yang terjadi, PB Lemkari menekankan agar para atlet tidak menjadi pihak yang paling dirugikan.

Menurut mereka, olahraga seharusnya tetap menjadi ruang pembinaan, persatuan, dan prestasi bagi para karateka.

“Jangan korbankan masa depan atlet demi kepentingan politik organisasi. Karate adalah milik bangsa, bukan milik segelintir elite,” tegas pernyataan resmi PB Lemkari.

PB Lemkari juga menegaskan bahwa organisasi yang mereka jalankan berada di bawah kepemimpinan Sahbirin Noor dan memiliki legalitas sesuai aturan yang berlaku.

Mereka menilai keputusan yang diambil PB FORKI berpotensi memunculkan kebingungan di kalangan atlet, pelatih, dan pengurus daerah, sekaligus memicu perpecahan di lingkungan karate nasional.