4 hours ago
1
Kuala Lumpur, VIVA – Malaysia tengah melakukan penyelidikan terkait kasus penembakan lima Warga Negara Indonesia (WNI) di perairan Tanjung Rhu, Selangor. Aparat yang terlibat penembakan kini dibebastugaskan sambil menunggu hasil penyelidikan.
Melansir dari Malaymail, Jumat 31 Januari 2025, Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM) melakukan penyelidikan bekerja sama dengan Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA). Namun, tidak dijelaskan secara rinci berapa jumlah aparat yang dibebastugaskan.
Pemerintah Indonesia meminta Malaysia secara serius menangani kasus penembakan lima WNI yang menewaskan satu orang. Direktur Asia Tenggara Kemlu, Mirza Nurhidayat mengatakan Indonesia dan Malaysia memiliki panduan bersama dalam penindakan pergerakan manusia di perbatasan.
Jenazah WNI yang tewas ditembak APMM Malaysia tiba di Riau
"Kita meminta kesediaan pemerintah Malaysia untuk betul-betul serius menangani hal ini dan saya rasa itu pun sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Luar Negeri dalam pernyataannya kemarin," kata Mirza di kantor Kemlu, Jakarta Pusat, pada 30 Januari 2025.
Dalam kasus ini, empat WNI mengalami luka, dua di antaranya kritis usai menjalani operasi. Dua korban dalam kondisi stabil yakni inisial HA dan MZ.
"Mereka menjelaskan kronologi kejadian dan mengatakan bahwa tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap tim patroli MMEA," kata kementerian dalam sebuah pernyataan.
Presiden Prabowo Subianto juga sudah buka suara perihal kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) itu. Prabowo meminta kasus itu diinvestigasi.
Presiden RI Prabowo Subianto di Gedung Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 30 Januari 2025
Photo :
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
"Ya itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi ya kan," kata Prabowo di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada hari Kamis.
Halaman Selanjutnya
"Mereka menjelaskan kronologi kejadian dan mengatakan bahwa tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap tim patroli MMEA," kata kementerian dalam sebuah pernyataan.
