Sumber : Bogor, VIVA – Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto terkait penghapusan utang bank bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2025 akan mencakup sekitar 1 juta pelaku UMKM, dengan total nilai Rp 14 triliun. Hal Ini disampaikan Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman di Istana kepresidenan Bogor, Jumat, 3 Januari 2025. "Target kita memang semua kurang lebih yang ada 1 jutaan itu mau kita hapuskan supaya semua bisa putih kembali. Bisa mendapatkan fasilitas pinjaman kembali," kata Maman kepada wartawan. Photo : Ia menjelaskan, pada tahap awal akan ada 67 ribu UMKM yang mendapat manfaat dari program tersebut, dengan total nilai utang yang dihapus sekitar Rp 2,4 triliun. "Tadi dibicarakan Pak Presiden, minggu kedua bulan Januari, minggu depan. Kita akan launching, 3 ribuan yang kita undang mendapatkan hapus tagihan," ujar Maman. Maman pun menegaskan bahwa tidak ada isu keuangan yang terjadi pada bank himbara yang melakukan hapus buku tersebut. “Kalau sudah masuk dalam daftar hapus buku kan mereka di-blacklist karena gak mampu, dan mereka akhirnya dari pihak bank tercatat administrasi kan rugikan bank juga. Dan 1 jutaan orang itu juga kan macam-macam, ada yang meninggal, ada yang nggak tahu ke mana. Tapi kan ada yang masih terdata dan mau punya akses pembiayaan lanjutan tentunya mereka perlu diputihkan, maka masuk daftar itu," katanya. Diketahui penghapusan piutang kepada UMKM ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM. Aturan ini ditandatangani pada Selasa 5 November 2024 lalu. Halaman Selanjutnya “Kalau sudah masuk dalam daftar hapus buku kan mereka di-blacklist karena gak mampu, dan mereka akhirnya dari pihak bank tercatat administrasi kan rugikan bank juga. Dan 1 jutaan orang itu juga kan macam-macam, ada yang meninggal, ada yang nggak tahu ke mana. Tapi kan ada yang masih terdata dan mau punya akses pembiayaan lanjutan tentunya mereka perlu diputihkan, maka masuk daftar itu," katanya.
Berita Terkait
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Anehnya, kata Misbakhun, perintah yang sudah jelas, tidak bisa diterjemahkan dengan jelas oleh para birokrat di Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak.
Wacana penutupan Stasiun Karet memicu pro dan kontra di kalangan netizen, begini kata pihak KAI Commuter.
Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo mengatakan, pihaknya menetapkan skema dasar pengenaan pajak (DPP) lain yakni 11/12 dikali tarif 12 persen.
Terpopuler
Harga emas internasional naik tipis pada perdagangan Jumat, 3 Januari 2024, melanjutkan kenaikan 1 persen dari sesi sebelumnya.
Siapa yang tidak mau saldo DANA gratis hingga Rp270 ribu di awal 2025 ini? Yuk simak panduan lengkapnya di sini!
Program bantuan sosial (bansos) tahap pertama tahun 2025 telah mulai disalurkan. Namun, bagi Anda yang belum terdaftar, jangan khawatir! Ikuti langkah-langkah mudah ini.
Dirjen Pajak, Suryo Utomo mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari sumber lain, melalui ekstensifikasi dan intensifikasi.
Selengkapnya Partner
Media Italia, Tuttosport, mengeluarkan spekulasi bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berencana mengganti Shin Tae-yong dari posisinya sebagai pelatih Timnas Indonesia.
Zalnando kembali ke pangkuan Persib Bandung setelah masa pinjamnya ke PSIS Semarang berakhir. Pemain muda tersebut terpantau mengikuti latihan bersama Maung Bandung.
Pel
Perempuan dan anak-anak terus menjadi kelompok rentan dalam kasus kekerasan dan perdagangan manusia. Data terbaru dari aplikasi EMP Pusiknas Bareskrim Polri yang dirilis
Selengkapnya Isu Terkini
Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman