Purbaya Tegur DJP dan Ambil Alih Semua Statement Soal Perpajakan, Ini Biang Keroknya

• 

• Bisnis

Senin, 11 Mei 2026 - 12:12 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, membantah pernyataan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sebelumnya menyatakan bahwa semua peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty jilid II, akan diperiksa ulang.

"Itu enggak akan dilakukan (pemeriksaan ulang). Karena yang sudah tax amnesty, ya sudah, enggak akan digali-gali lagi yang sudah daftar," kata Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 11 Mei 2026.

Dia menegaskan, saat ini pihaknya hanya akan mengejar wajib pajak peserta tax amnesty yang ada di luar negeri, yang belum memenuhi komitmennya untuk melakukan repatriasi hartanya dari luar negeri.

Karenanya, Purbaya menegaskan bahwa pemeriksaan yang dimaksud adalah untuk mengecek pemenuhan komitmen tersebut, sebagaimana yang telah disampaikan dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) sesuai dengan batas waktu.

"Waktu itu kan mereka ada komitmen, nah komitmennya itu dipenuhi atau enggak? Selain (soal) itu enggak akan dikejar lagi," ujarnya.

Dia mengaku akan memberikan teguran kepada pihak DJP, atas kegaduhan yang menurutnya bisa mempengaruhi stabilitas iklim usaha tersebut. Purbaya pun mengajak masyarakat khususnya dunia usaha, agar tidak perlu khawatir akan kabar itu dan tetap tenang.

"Saya akan tegur DJP agar selalu menjaga iklim usaha, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Supaya kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan informasi perpajakan tetap terjaga dengan baik," kata Purbaya.

Guna mencegah hal tersebut terulang kembali, Purbaya menegaskan bahwa ke depannya Dia akan mengambil alih seluruh statement terkait dengan kebijakan perpajakan.

"Ke depannya nanti yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi untuk menghilangkan kesimpangsiuran itu. Jadi (Ditjen) Pajak hanya eksekutor, saya yang melakukan kebijakan dan mengambil kebijakan," kata Purbaya.

"Karena sudah berkali-kali nih DJP mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan. Misalnya kemarin ada soal pajak tol, pajak ini, pajak itu," ujarnya.