Sahroni Sebut RUU Polri Berpotensi Jadi Usul Inisiatif Pemerintah

1 week ago 4

Rabu, 6 Mei 2026 - 19:07 WIB

Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengatakan revisi terhadap Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) berpotensi akan menjadi usul inisiatif dari pemerintah.

Dia menuturkan, pemerintah telah memiliki Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang sebelumnya telah menyampaikan hasil rekomendasi terhadap institusi Polri secara langsung ke Presiden RI Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kalau seperti ini, maka jadi inisiatif pemerintah karena ada tim reformasi," ucap Sahroni, Rabu, 6 Mei 2026.

Sahroni menyebut, DPR RI saat ini masih berada dalam masa reses. Menurut dia, RUU Polri kemungkinan bakal segera diproses setelah memasuki masa sidang mendatang.

Di sisi lain, Sahroni mengatakan bahwa rekomendasi dari KPRP mengenai Polri tetap berada di bawah Presiden adalah langkah yang sudah tepat. Dia menilai bahwa keberadaan Polri di bawah kementerian adalah hal yang mustahil.

"Sudah sangat tepat bahwa Polri di bawah Presiden dan sistem pengangkatan juga melalui DPR," kata dia.

Menurut dia, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga harus benar-benar profesional dalam mengawasi Korps Bhayangkara itu. Dia berharap Polri bisa benar-benar terus profesional mengayomi masyarakat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan akhir dan rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diserahkan Jimly Asshiddiqie selaku Ketua Komisi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Presiden menerima sejumlah buku, termasuk yang berjudul "Jembatan Aspirasi untuk Reformasi Polri" serta "Tindak Lanjut Rekomendasi", seperti yang dipantau dalam unggahan Sekretariat Presiden.

Penyerahan itu dihadiri juga anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, yakni Ahmad Dofiri, Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, Supratman Andi Agtas, dan Mahfud MD. (Ant)

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah

Komisi III DPR: Posisi Polri di Bawah Presiden Penting, untuk Jaga Efektivitas Komando

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendukung rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

img_title

VIVA.co.id

6 Mei 2026

Read Entire Article
Sindikasi | Jateng | Apps |