4 weeks ago
8
Jakarta, VIVA – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa Indonesia kini telah melewati fase perubahan iklim dan resmi memasuki tahap krisis iklim.
Hal itu disampaikan Eddy dalam acara Refleksi Akhir Tahun MPR RI yang digelar di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 29 Desember 2025.
Eddy menekankan bahwa perubahan terminologi ini penting untuk menggambarkan betapa seriusnya ancaman lingkungan yang sedang dihadapi bangsa saat ini. Ia menilai, istilah 'perubahan iklim' sudah tidak lagi relevan dengan kondisi lapangan yang kian ekstrem.
“Saya sudah tidak mau lagi menggunakan istilah perubahan iklim. Hari ini kita sudah berada di tahap krisis iklim, satu tingkat di atas perubahan iklim dan satu tingkat di bawah bencana iklim,” kata Eddy dalam paparannya.
Eddy lantas menyoroti melimpahnya sumber daya energi yang dimiliki Indonesia, baik energi fosil maupun energi terbarukan.
Namun, di sisi lain, Indonesia masih sangat bergantung pada impor energi untuk memenuhi kebutuhan seperti BBM dan LPG.
"Ini paradoks energi yang harus segera kita akhiri. Salah satu jawabannya adalah transisi energi," tutur dia.
Eddy juga menyoroti fenomena cuaca ekstrem yang belakangan ini melanda berbagai wilayah di Indonesia sebagai bukti nyata krisis iklim. Ia menyebutkan intensitas hujan tinggi yang memicu bencana di Sumatera, Jawa Tengah, dan Bali sebagai alarm keras bagi pemerintah dan masyarakat.
Sebagai solusi jangka panjang, Eddy mendorong pemerintah untuk konsisten menjalankan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN hingga tahun 2034.
Dalam peta jalan tersebut, Indonesia menargetkan pembangunan pembangkit listrik baru sebesar 73 gigawatt, dengan porsi mayoritas yakni 52 gigawatt berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).
Meski membutuhkan investasi yang fantastis—mencapai 190 miliar dollar AS atau sekitar Rp 3.400 triliun dalam satu dekade ke depan—Eddy optimistis langkah ini akan membawa keuntungan besar bagi negara.
"Namun dampaknya sangat nyata. Potensi penciptaan green jobs mencapai 1,7 juta lapangan kerja, kontribusi signifikan terhadap PDB serta mendorong lahirnya ekonomi karbon yang kini sudah memiliki payung hukum," pungkas dia.
Greenpeace Sebut Bencana Banjir di Sumatera Bentuk Kejahatan Ekosida
Greenpeace Indonesia menilai bencana banjir yang terjadi di Sumatera sebagai bentuk kejahatan ekosida akibat pertemuan antara deforestasi masif dan krisis iklim.
VIVA.co.id
17 Desember 2025
