Tekanan Regulasi, Pemerintah Diminta Segera Beri Perlindungan ke Pelaku Industri Tembakau

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 20 April 2026 - 22:58 WIB

Jakarta, VIVA – Pelaku industri hasil tembakau (IHT) berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang tepat di tengah tekanan regulasi dan dinamika geopolitik saat ini. 

Harapan itu disampaikan mengingat banyaknya aturan yang berpotensi mengganggu keberlangsungan dunia usaha, khususnya ekosistem tembakau dari hulu hingga hilir. 

Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Muhdi menjelaskan ekosistem tembakau butuh perlindungan dan pemberdayaan. Terutama dari kepungan badai regulasi back fiskal maupun non fiskal yang mengancam keberlangsungan 6 juta tenaga kerja di ekosistem ini. 

Terlebih, saat ini ekosistem tembakau ditargetkan untuk berkonstribusi Rp250 triliun terhadap penerimaan negara tahun ini.

"Terutama terkait dorongan implementasi aturan turunan PP No 28/2024 adalah persoalan yang harus dicermati serius. Mulai dari dorongan kemasan rokok polos, standarisasi kadar nikotin dan tar, pelarangan bahan tambahan, yang paling kena dampak adalah petani. Jika dipaksakan, ini akan jadi tsunami ekonomi, mendatangkan musibah bagi kita," ujar Muhdi dalam keterangannya, Senin, 20 April 2026.

Kata Muhdi, APTI khawatir keberlangsungan varietas tembakau lokal terancam jika pembatasan kadar nikotin 1 mg per batang terus dipaksakan.

"Padahal rata-rata kandungan nikotin dan tar kita di atas 2mg. Jika masih terus dipaksakan untuk diberlakukan, tembakau kita akan habis. Siapkah kita kehilangan komoditas yang jadi sumber penghidupan 2,5 juta petani tembakau?" tegas Muhdi.

Senada, Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) juga meminta perhatian dan perlindungan pemerintah atas komoditas cengkeh yang 97%-nya diserap untuk IHT khususnya rokok kretek. 

Pembatasan kadar nikotin dan tar, dorongan kemasan rokok polos dan pelarangan bahan tambahan, bukan hanya berdampak negatif pada komoditas namun juga penghidupan petani cengkeh di seluruh Indonesia.

"IHT khususnya kretek adalah produk sektor padat karya yang menggunakan bahan baku dalam negeri yakni cengkeh. Apa yang salah dengan keberadaan bahan baku, kekayaan alam negeri kita, yang terus ditindas, dinarasikan negatif, dikelilingi oleh banyak regulasi yang sangat menekan?  Padahal cengkeh menghidupi 1,5 juta petani di seluruh Indonesia," papar Sekjen APCI, I Ketut Budhyman.

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (GAPERO) Surabaya, Sulami Bahar juga merasakan bahwa tekanan regulasi yang  yang ditujukan bagi IHT tidak berkesudahan dan semakin mengkhawatirkan.