1 day ago
2
Jakarta, VIVA – China menghadapi 'serangan sengit' di masa jabatan kedua Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat (AS).
Meski rivalitas ekonomi dan teknologi menguat, namun realitanya, kedua negara tetap bergantung satu sama lain.
Beberapa hari sebelum genap setahun masa jabatan kedua Presiden AS Donald Trump, China lebih dahulu memamerkan ketahanan ekonominya.
Sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, China mencatat pertumbuhan sebesar 5 persen di sepanjang 2025, sesuai dengan target tahunan pemerintah.
Data lain yang dirilis pekan lalu juga menunjukkan surplus perdagangan yang mencapai rekor, hampir US$1,2 triliun (sekitar Rp18.800 triliun) dalam setahun. Surplus tersebut didorong oleh lonjakan ekspor ke negara-negara selain AS.
Para analis menilainya sebagai bukti bahwa produk-produk China masih kompetitif secara harga di pasar global, dan sekaligus indikasi bahwa Beijing dinilai berhasil meredam dampak kebijakan dagang Trump.
"[Pemerintahan Trump] mungkin masuk ke Gedung Putih dengan keyakinan bahwa mereka bisa menggunakan daya ungkit ekonomi untuk mendorong China ke arah kebijakan tertentu,” kata Direktur Studi China dari Eurasia Group, Amanda Hsiao, seperti dikutip dari situs DW, Kamis, 22 Januari 2026.
Akan tetapi, lanjut dia, pada kenyataannya Beijing juga memiliki leverage atau instrumen daya ungkit sendiri yang kekuatannya sebanding dengan milik Washington DC.
Pendekatan Donald Trump terhadap China dalam periode keduanya dinilai lebih pragmatis, berbasis persaingan ekonomi dan teknologi, ketimbang ideologi.
Perubahan arah ini tercermin dalam Strategi Keamanan Nasional terbaru Amerika Serikat yang dirilis pada Desember 2025.
Tak lama setelah dilantik, Trump menerapkan tarif timbal balik terhadap sejumlah negara, termasuk mengobarkan kembali perang dagang dengan China, yang langsung dibalas Beijing.
Puncak sengketa perdagangan terjadi pada April 2025, dengan AS memberlakukan tarif hingga 145 persen pada barang-barang China.
Kemudian, China merespons dengan menaikkan tarif balasan ke level yang sama, sekaligus memberlakukan pembatasan ekspor logam tanah jarang (rare Earth).
"Pada dasarnya, kedua pihak sudah mengokang senjata dan saling mengarahkannya satu sama lain. Tapi, kedua negara kemudian menyadari besarnya "rasa sakit bersama” yang ditimbulkan bagi perekonomian masing-masing," jelas Amanda Hsiao.
Halaman Selanjutnya
Setelah putaran awal perundingan dagang pada Mei 2025, kedua belah pihak akhirnya menarik diri dari eskalasi lebih lanjut. Tarif kemudian diturunkan dan saat ini berada di kisaran 30 persen untuk produk masing-masing negara.
